Wartaniaga.com. Amuntai – Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif, agen, dan pihak terkait untuk membahas persoalan kelangkaan serta tingginya harga elpiji subsidi 3 kilogram yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD HSU, Senin (22/6/2026).
Rapat dipimipin Ketua Komisi II DPRD HSU, H. Mukhsin Haita, didampingi Wakil Ketua Komisi II Dr. H. Teddy Suryana, S.Pd.I., S.E., M.M., Sekretaris Komisi II H. M. Arsyad Ariyadi, S.Pd., serta anggota Komisi II Budi Lesmana, M.I.Kom., Aisha Nadela, S.Farm., H. Aserani, S.Pd., dan Hendra Royadi, A.Md.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten HSU H. Adi Lesmana, Asisten II Setda HSU Akhmad Rijani, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskuperindag), Kepala Bagian Ekonomi Setda HSU, Satgas LPG 3 Kg, serta sejumlah agen LPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten HSU.
H. Mukhsin Haita mengatakan rapat tersebut digelar untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai penyebab terjadinya kelangkaan LPG 3 Kg dan melonjaknya harga di tingkat pengecer yang bahkan mencapai Rp35 ribu per tabung.
“Kelangkaan dan tingginya harga LPG subsidi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Karena itu, Komisi II merasa perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi riil di lapangan, mulai dari ketersediaan stok hingga mekanisme distribusinya,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II juga meminta data terkait kuota LPG 3 Kg yang telah diterima Kabupaten HSU sepanjang tahun berjalan, termasuk jumlah realisasi penyaluran dan sisa kuota yang masih tersedia. Menurutnya, apabila kuota yang ada dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah daerah dapat mengupayakan penambahan kuota kepada pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, H. Mukhsin Haita juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi LPG subsidi hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini dinilai masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan, khususnya Kecamatan Paminggir dan daerah lainnya.
Sementara itu, Asisten II Setda HSU Akhmad Rijani menyampaikan bahwa persoalan kelangkaan LPG subsidi telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten HSU. Bahkan, pemerintah daerah telah memperkirakan potensi terjadinya gangguan distribusi dan telah melakukan langkah-langkah antisipatif.
“Pemerintah daerah telah mengingatkan para agen maupun pangkalan agar memperkuat pengawasan di lapangan. Kami berharap distribusi LPG subsidi dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Kepala Diskuperindag HSU, H. Kamarudin, S.STP., M.AP., memaparkan berdasarkan data realisasi penyaluran LPG 3 Kg hingga Mei 2026, jumlah tabung yang telah disalurkan mencapai 860.680 tabung atau sekitar 46,43 persen dari total kuota tahunan.
Adapun kuota LPG 3 Kg yang dialokasikan untuk Kabupaten HSU selama tahun 2026 sebanyak 1.853.333 tabung. Dengan demikian, masih tersedia sisa kuota sebanyak 992.653 tabung yang akan disalurkan hingga akhir tahun.
Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan agen LPG turut menjelaskan mekanisme penyaluran yang selama ini dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa pihak agen pernah mendapat teguran terkait hasil audit sehingga distribusi LPG harus segera disalurkan pada hari yang sama guna menghindari penumpukan stok yang dapat menimbulkan dugaan penimbunan barang.
Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD HSU mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG subsidi agar menjalankan mekanisme penyaluran sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan terhadap distribusi dari agen hingga pangkalan dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Sekretaris Daerah HSU H. Adi Lesmana berharap permasalahan kelangkaan LPG 3 Kg dapat segera teratasi dan tidak kembali terulang di masa mendatang.
Menurutnya, tingginya jumlah hari libur dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi kelancaran distribusi
Reporter : Darma Setiawan
Editor: Hariyadi
