Wartaniaga.com, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti entry meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui lingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Kamis (12/2).
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung di Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Banjarbaru.
Walikota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby hadir langsung didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, Plt. Inspektur Kota Banjarbaru, serta Kepala BPKAD Kota Banjarbaru.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD 2025 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Lisa menegaskan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Lisa Halaby.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan keterbukaan seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya menginstruksikan seluruh jajaran untuk kooperatif, terbuka, dan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banjarbaru,” katanya.
Walikota pun berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga melalui proses ini, Pemerintah Kota Banjarbaru semakin profesional, akuntabel, dan mampu mempertahankan capaian opini terbaik dari BPK RI,” tutupnya.
Melalui entry meeting ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Editor : Eddy Dharmawan
