Wartaniaga.com, Tanah Bumbu — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 H. Kepastian tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II ke Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan dan perdagangan, Senin (23/2/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, angka inflasi di Kalsel relatif terkendali dan cenderung stabil. Ia menyebutkan hanya ada kenaikan pada sejumlah komoditas tertentu.
“Alhamdulillah, hari ini kami melihat inflasi tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil. Hanya beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas wajar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga, khususnya selama Ramadan dan menjelang Idulfitri, ketika kebutuhan masyarakat meningkat signifikan. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan daya beli dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
“Kami berpesan agar harga-harga tetap terjaga selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Jangan sampai terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Selain melakukan pemantauan harga, Komisi II DPRD Kalsel juga tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perdagangan. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari pemerintah kabupaten sebagai bahan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif dan berpihak pada stabilitas ekonomi daerah.
“Kami mendapatkan gambaran dan masukan dari kabupaten sebagai bahan penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Perdagangan yang saat ini memasuki tahap finalisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., menekankan pentingnya standarisasi alat ukur dan timbangan melalui metodologi tera yang jelas dan terukur. Ia berharap terdapat tolok ukur baku, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kalsel, sehingga seluruh alat ukur dalam aktivitas perdagangan benar-benar akurat.
“Jika ukuran dan timbangan bermasalah, tentu dapat menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi negara. Karena itu, pengawasan dan standarisasi tera harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut disambut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Romatua S. Simanjuntak. Ia mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi II DPRD Kalsel dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan Komisi II. Ini menjadi motivasi bagi kami dalam menjalankan tugas pengendalian harga dan pengawasan perdagangan. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dengan baik,” ungkapnya.
