Wartaniaga.com, Banjarmasin – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Farhan BSA, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi warga yang terus hidup dalam keterbatasan akibat banjir tahunan. Menurutnya, pola penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah belum menyentuh akar persoalan.
Habib Farhan menegaskan bahwa bantuan konsumsi yang bersifat sementara bukan lagi solusi yang diharapkan masyarakat. Warga, kata dia, membutuhkan langkah nyata agar tidak terus-menerus menjadi korban banjir setiap tahun.
“Warga sudah jenuh. Mereka tidak butuh bantuan sementara yang tidak merata. Yang mereka harapkan adalah solusi agar tidak lagi tenggelam setiap tahun,” ujarnya saat diwawancarai di Banjarmasin, Sabtu (3/1/2026).
Ia menilai dampak fisik banjir kali ini tergolong sangat parah. Di sejumlah desa, rumah panggung tradisional yang selama ini menjadi adaptasi masyarakat terhadap banjir, kini tak lagi mampu menahan tingginya debit air.
“Bagian dapur banyak rumah sudah tidak kelihatan karena terendam sepenuhnya. Warga terpaksa memasak di luar rumah, mencari tanah yang masih muncul atau bangunan yang lebih tinggi,” tuturnya.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran serius terkait sanitasi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang harus bertahan di tengah genangan air selama tiga hingga enam bulan hingga banjir benar-benar surut.
Lebih dari sekadar kerugian materi, Habib Farhan menilai banjir tahunan ini telah merampas ketenangan batin masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal religius. Momentum bulan Rajab yang biasanya diisi dengan kegiatan keagamaan seperti Maulid, Isra Mi’raj, dan haul para ulama, kini berubah menjadi masa kepanikan dan perjuangan bertahan hidup.
Di Desa Keliling Benteng, misalnya, peninggian badan jalan yang tidak diimbangi dengan sistem drainase permukiman justru membuat kawasan tersebut semakin terbenam saat banjir datang.
“Sudah beberapa tahun terakhir, ketika banjir datang, masyarakat terpaksa meniadakan kegiatan keagamaan di bulan Rajab. Fokus mereka hanya satu, bagaimana bisa bertahan hidup. Ini kondisi yang sangat miris,” ujar mantan aktivis tersebut.
Menanggapi isu lingkungan yang melibatkan sektor pertambangan dan perkebunan, Habib Farhan meminta pemerintah untuk tidak lagi terpaku pada wacana sanksi yang dinilainya klise. Ia mendorong langkah yang lebih pragmatis melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Habib mengusulkan agar 182 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan yang diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI dan diduga berkontribusi terhadap banjir, diwajibkan mengalokasikan minimal 15 persen dana CSR khusus untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
“Dana CSR itu sangat besar dan cukup untuk membiayai pembangunan kanal, normalisasi sungai, hingga penguatan tanggul. Tapi pengelolaannya harus dilakukan langsung oleh perusahaan, jangan lewat dinas, agar tidak membuka peluang penyimpangan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tegas dan terukur menjadi kunci agar penanganan banjir di Kalimantan Selatan tidak lagi berhenti pada bantuan darurat, melainkan berorientasi pada solusi jangka panjang yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Editor: Aditya
Sumber: Ist
