Wartaniaga.com, Banjarmasin- Keluhan sektor energi dan kelistrikan menjadi sorotan utama Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepanjang 2025.
Hal tersebut terungkap saat Ombusman Kalsel menggelar Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI di Banjarmasin, Jumat (19/12).
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman saat mengungkap hingga November 2025 terdapat 36aduan terkait kelistrikan.
” Jumlah keluhan di sektor energi dan kelistrikan selama Januari sampai November tahun ini mencapai 36 laporan, jauh melonjak dibanding 2024 yang hanya 8 aduan,” ujarnya.
Dikatakannya, mayoritas aduan memang berasal dari pedesaan dan wilayah terpencil. Sementara di perkotaan, relatif lebih sedikit dan umumnya terkait tagihan listrik atau penertiban P2TL.
Merisnya lagi, tambah Hadi ada beberapa layanan kelistrikan yang tidak stabil untuk puskesmas dan sekolah. ” Inikan layanan umum harusnya lebih diperhatikan,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga substansi utama aduan di bidang energi dan kelistrikan yakni persoalan sambungan listrik, ketidakstabilan tegangan dan aduan tagihan.
“Untuk kasus tegangan listrik di fasilitas publik, setelah kami tindak lanjuti, pihak PLN melakukan penstabilan agar tidak menimbulkan gangguan lebih lanjut,” papa Hadi.
Sepanjang 2025 Ombudsman Kalsel mencatat 298 laporan masyarakat sepanjang Januari-November 2025. Angka tersebut turun dari tahun 2024 yang mencatat 343 laporan masyarakat.
Selain energi dan kelistrikan, laporan juga berasal dari sektor perhubungan dan infrastruktur, administrasi kependudukan, pendidikan, serta agraria atau pertanahan.
Editor :Aditya
