DPRD bersama Pemprov Kalsel Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

Kemudian, menurut anggota Komisi I, H. Haryanto, S.E., mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.

“Tidak kurang dari 11 ribu tenaga honorer di Kalsel saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua lho,” cecarnya.

Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman juga mengungungkapkan yang serupa, ia menegaskan bahwa saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut, menurutnya jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang ada sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.

“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” terus Syamsir Rahman dalam rapat tersebut.

Hal tersebut didukung oleh kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Dra. Maria Qibtya, M.Si, ia juga mengharapkan seleksi aparatur sipin negara bisa diselenggarakan oleh daerah.

“Ke depan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarny,” pungkas Maria Qibtya.

Editor: Aditya
Sumber: Humas

Pos terkait

banner 468x60