Wartaniaga.com, Pelaihari-Guna memaksimalkan penyaluran Dana Alokasi Khusu (DAK) dan dana desa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama BPKAD Tanah Laut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan para Kepala SKPD Pemkab Tanah Laut.
Plh. Kepala KPPN Pelaihari, Nanang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pengelola DAK Fisik dan Dana Desa Pemkab Tanah Laut yang konsen dan fokus mengelola DAK Fisik dan Dana Desa.
“ KPPN Pelaihari telah melaksanakan penyaluran DAK Non Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 97,82% atau sebesar Rp 187.424.163.000,- dari pagu 191.604.313.000,-,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu (23/2).
Dikatakannya, tahun 2022, KPPN Pelaihari mendapat alokasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 256.296.283.000,-.
“Dari jumlah ini termasuk penambahan alokasi baru yang akan dikelola oleh KPPN dan pemerintah daerah pada tahun 2022 ini yaitu dana Bantuan OPerasional Sekolah (BOS),” tutur Nanang.
Sebelum, kata Nanang yang berwenang menyalurkan dana BOS ke rekening milik sekolah ialah KPPN Provinsi. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik (Dana BOS), maka pada tahun 2022 KPPN Pelaihari yang merupakan KPPN ditingkat Kabupaten (Tipe A2) mendapat amanah baru untuk menyalurkan dana BOS tingkat SD dan SMP.
Menurutnya, ini menjadi tantangan tersendiri, untuk itulah perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut agar pelaksanaan penyaluran dana ini dapat berjalan lancar tanpa mengalami hambatan.
Sementara itu, Kepala BPKAD kabupaten Tanah Laut, Darmin mengungkapkan pihaknya sudah menginstruksikan kepada semua SKPD untuk melakukan percepatan lelang.
Meski demikian, Darmin juga tidak menampik terdapat kendala dalam menyaluran dana tersebut.
“Kendala utama dalam proses penyaluran saat ini adanya update aplikasi keuangan internal dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pada awal tahun 2022,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala DPMD Tanah Laut, Aan Norhuda menuturkan penyaluran dana desa, per 10 Februari 2022 sebanyak 130 desa sedang dalam tahap menetapkan APBDesa.
“Penggunaan aplikasi SISKEUDES juga sedang dilakukan oleh Pemkab Tanah Laut agar sesuai dengan PerMenpan. Selain itu, kami juga masih melakukan penginputan KPM sesuai persyaratan pada PMK 190,” papar Aan.
Pada bagian akhir, Plh. Kepala KPPN Pelaihari berharap Rakor ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penyaluran.
“ Semoga Rakor ini dapat meningkatkan kualitas layanan penyaluran dan mengantisipasi serta mengatasi kendala yang terjadi di tahun sebelumnya,” tutup Nanang.
Dilaksanakan secara virtual melalui meeting zoom, rakor yang membahas bagaimana koordinasi penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa Tahun 2022 dibagi menjadi 2 sesi yakni pagi dan siang.
Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 09.00 – 11.00 WITA dengan agenda pokok bahasan yaitu materi DAK Fisik & DAK Non Fisik yang disampaikan oleh Arinin Musta’idah selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pelaihari.
Sedangkan sesi kedua dilaksanakan pada pukul 14.00 – 16.00 WITA, pematerinya adalah Riana Agustine selaku Kepala Seksi Bank KPPN Pelaihari dengan pokok bahasan, yaitu penyaluran Dana Desa dan BLT.
Editor : Edhy Dharmawan
