Apalagi lanjut dia, yang paling paham dan mengetahui kebutuhan dan arah pembangunan daerah itu adalah pemerintah daerah, disisi lain pemerintah daerah juga mempunyai otoritas dalam mengatur wilayahnya.
“Usulan program kita pun selain untuk kepentingan masyarakat juga merupakan bagian dari visi-misi pemerintahan yang ada, tentu kita sangat menyayangkan tidak diakomodirnya keinginan kita. Disisi lain, proses pembangunan di Balangan tentunya harus didukung oleh berbagai pihak termasuk perusahaan, serta adanya kebersamaan, antara pemerintah daerah dan berbagai pihak ini,’’ tegasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi CRM Department Head PT Adaro Indonesia, Djoko Soesilo mengatakan, jika secara resmi pihaknya belum mendapatkan kabar terkait walk out Ketua tim perumus program CSR di Kabupaten Balangan tersebut.
Padahal menurut Djoko Soesilo, sebelumnya komunikasi dan beberapa kali pertemuan pemerintah daerah dengan tim CSR berjalan normal seperti biasanya.
“Bagi Adaro, keberadaan pemerintah daerah merupakan bagian regulator yang penting dan strategis untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan. Tak ada sesuatu apapun yang dapat memutuskan sinergi tersebut, karena program pemberdayaan masyarakat terus digulirkan dan selalu dirumuskan bersama,’’ pungkasnya.
Reporter : Siti Nur Jannah
