Senada dengan hal tersebut, Ketua LSM KAKI, H A Husaini mengatakan apabila terdapat aktivitas pertambangan yang menyalahi aturan, pihaknya siap ikut serta dalam melakukan aksi demonstrasi.
“Saya siap 3 hari 3 malam untuk melancarkan aksi demo di Jakarta,” ujarnya.
Dirinya menyakini bahwa saat ini, perusahaan tambang tidak berani melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Hulu Sungai Tengah.
Lebih lanjut, banjir yang terdapat di Kalimantan Selatan tidak serta-merta disebabkan oleh aktivitas pertambangan, melainkan faktor lain juga mempengaruhi bencana yang terjadi.
“Banjir ini tidak hanya masalah pertambangan, setiap tahun izin usaha pertambangan melakukan evaluasi,” bebernya.
Sebagai contoh, wilayah Banjarmasin tidak ada tambang, akan tetapi banjir tetap melanda, oleh karena itu faktor lain perlu diperhatikan, terlebih lagi mengenai drainase dan aliran sungai.
“Waktu itu juga bertepatan dengan curah hujan yang tinggi,” katanya.
Perlu diketahui, pada saat ini, izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh pusat, akan tetapi Pemerintah Provinsi berperan aktif untuk mengontrol aktivitas tersebut.
Editor : Aditya
