Wartaniaga.com, Banjarmasin – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan ( DPRD-Kalsel) siap menjadi garda terdepan untuk melakukan aksi demo apabila perusahaan pertambangan beraktivitas di wilayah Hulu Sungai Tengah (HST).
Ketua Dewan Kalsel, DR (HC) H Supian, HK.,SH,.MH mengatakan dewan mempunyai hak untuk melakukan kontrol kepada aktivitas pertambangan.
“Kalau tidak ada manfaatnya, malah menimbulkan mudharat, saya sebagai Ketua Dewan siap menjadi yang terdepan untuk mendemo,” bebernya, Senin (8/2).
Ia mengatakan hal tersebut dilakukan apabila aktivitas tambang yang ada di HST beroperasi.
Perlu diketahui hingga saat ini, Pemerintah telah mencabut 625 izin tambang batu bara yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Serta tidak ada yang melakukan perpanjangan dan izin baru, begitu juga izin usaha sawit.
Lanjutnya, ia menjelaskan seluruh wilayah harus melakukan perubahan, yang mana daerah hulu dijaga, dan hilir sungai dilakukan normalisasi dengan pengerukan sungai- sungai yang mengalami pendangkalan.
Dirinya menyarankan agar semua pihak dapat mengambil contoh di negara lain dalam pengelolaan sungai yang baik, sehingga tidak terjadi banjir.
Lanjutnya, perilaku masyarakat juga berperan dalam aktivitas pendangkalan sungai, terutama pada membuang sampah sembarang, tata kelola rumah yang tidak tepat. Hal ini tentu saja mengakibatkan air susah mengalir.
Selain itu, muara sungai Barito juga harus dilakukan pengerukan, sehingga air yang m ngalir dapat tersalurkan dengan lancar menuju laut.
