KABUPATEN HSU KEMBALI RAIH OPINI WTP KE-5 SECARA BERTURUT – TURUT

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan,Tornanda Syaifullah menyampaikan saat Video Teleconference seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, Selasa (6/6).

Opini WTP merupakan suatu apresiasi dari BPK kepada Instansi Pemerintah dalam melaporkan hasil keuangan secara administrasi sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Penghargaaan ini di dapat oleh Pemerintah Kabupaten HSU yang kelima secara berturut – turut.

BACA JUGA:  Panitia Pertimbangan Landreform Gelar Sidang di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari

Bupati Hulu Sungai Utara H. Abdul Wahid HK, sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat membantu, dimana Kabupaten HSU kembali mendapatkan Opini WTP yang kelima.

“Ini membuktikan Pemerintah Daerah (HSU) telah melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah secara akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara penggunaan nya” ucap Wahid, Selasa (16/6).

Dijelaskan dia, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah beserta jajarannya telah melakukan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan pengawasan dari DPRD Kabupaten HSU.

“Sehingga menjadi dasar langkah lanjut kedepan terhadap kegiatan yang akan berkaitan dengan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah HSU” ujar Wahid.

BACA JUGA:  Siapkan Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polisi HST Gelar Operasi Lilin Intan

Ia juga berharap, tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten HSU setiap tahunnya semakin membaik, sehingga menunjukkan akuntabilitas, dan masyarakat bisa mendapatkan kepastian bahwa dana APBD Kabupaten HSU bisa dipertanggung jawabkan baik secara fisik atau secara operasional.

Pos terkait