“Saat dilakukan larangan memasuki saudi arabia maka (pemerintah) melakukan pemantauan khususnya bagi jemaan umroh dan juga mahasiswa yang kuliah di luar provinsi serta masarakat kita yang kebetulan melakukan perjalanan ke luar provinsi” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Bupati pihaknya juga telah melakukan screening (penyaringan) di setiap rumah sakit, puskesmas dan melakukan kunjungan ke rumah – rumah yang baru datang dari luar negeri. Menemukan dua orang dalam status ODP (Orang Dalam Pemantauan).
“Ini akan kami pantau terus secara ketat melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas” tambah Wahid.
Selain itu Wahid juga menginstruksikan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi mempunyai keluarganya dari luar provinsi yang datang ke HSU untuk hendaknya menghubungi call center posko gugus tugas covid 19 untuk mendapatkan kunjungan pemeriksaan dan screening.
“Jadi kami membikin posko pelayanan bagi warga masyarakat kita yang baru datang dari luar provinsi” tuturnya.
Ia juga menginformasikan, mulai Senin (24/3) seluruh layanan kesehatan di HSU menerapkan pembatasan kunjungan kepada pasien yang sedang rawat inap, dimana tidak diperbolehkan untuk mengunjungi pasien kecuali hanya orang yang bertugas menjaga pasien selebihnya tidak diperbolehkan masuk.
“Kami membatasi kunjungan ke rumah sakit, lebih khusus kepada anak usia dibawah 12 tahun kami larang untuk berada di fasilatas kesehatan dan untuk dianjurkan tidak berada di kerumunan” tegas Wahid.
Disamping itu juga, mulai saat ini ASN dan pejabat di lingkungan Kabupaten HSU dilarang untuk keluar perjalanan dinas dari Kabupaten HSU, terkecuali ada panggilan mendesak dari instansi provinsi.
“Kami juga melarang untuk sementara (ASN) melakukan perjalanan dinas, bahkan juga melarang untuk menggunakan anggaran pemerintah daerah” ucapnya.
Wahid juga menjelaskan, untuk alokasi anggaran sesuai pentunjuk dari Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyiapkan anggaran dana tak terduga untuk kelancaran pencegehan covid 19 di Kabupaten HSU.
