Wartaniaga.com, Jakarta – Indonesia Kerja Jilid II segera dimulai, Rakyat Indonesia menginginkan perubahan yang signifikan berupa regulasi sumber daya manusia yang akan mengisi kabinet tersebut, beberapa pakar dan ahli kebijakan publik juga turut berkomentar atas hal ini.
Salah satunya pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Profesor Trubus Rahardian berkata rakyat Indonesia berharap penuh kepada Presiden Joko Widodo agar mengisi kabinet dengan semangat entrepreneurship, bukan kabinet teknokratik, bukan kabinet yang penuh retorika regulasi.
“Saya berharap, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dapat mewujudkan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik daripada periode sebelumnya,” ucapnya kepada wartaniaga.com, Senin (21/10).
Trubus menceritakan dalam pidato perdana Jokowi sendiri menyebut akan melaksanakan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
Lanjutnya, Jokowi juga mengklaim peningkatan ekonomi dapat dilaksanakan sampai masyarakat berpendapatan hingga Rp27 juta perbulan.
Oleh karena itu, Profesor Trubus berharap tim ekonomi di kabinet mendatang diisi oleh sosok-sosok yang memiliki pola pikir seperti pelaku usaha. Dengan begitu, regulasi-regulasi yang dibuat tidak akan rumit, berbelit, dan menyulitkan pebisnis.
Selama ini menurut Trubus banyak kementerian yang menerbitkan aturan yang justru menyulitkan kegiatan ekonomi. Belum lagi adanya regulasi tumpang-tindih antar instansi yang membuat pengusaha kelimpungan.
“Regulasi yang harus dibenahi itu, misalnya, terkait ekspor karena pengusaha butuh waktu lama untuk melengkapi dokumen. Berdasarkan data Bappenas, eksportir asal Indonesia butuh waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan dokumen. Di Thailand hanya perlu 2,3 hari, di Malaysia 1,6 hari, dan bahkan di Singapura bisa selesai hanya dalam setengah hari, ini yang perlu dibenahi,” kata Profesor Trubus.
Ia menegaskan peraturan dan regulasi sebaiknya hanya dikeluarkan kementerian koordinator. Tujuannya agar tidak terjadi sistem formulasi kebijakan yang tumpang-tindih. Dengan demikian pemerintah harus berupaya lebih keras untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih baik. Salah satu caranya ialah dengan menciptakan rasa percaya dan optimisme di tengah masyarakat.
Profesor Trubus menceritakan pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga masih menyokong 56% dari total PDB di Indonesia. Maka itu, sektor tersebut harus terus dijaga selama ekspor dan investasi belum siap menjadi pemain utama, menurutnya kedepan Pemerintah harus bisa menimbulkan kepercayaan agar konsumsi rumah tangga tetap kuat karena saat ini kekuatan Indonesia bergantung pada konsumsi domestik.
“Sehingga seburuk-buruknya kondisi ekonomi global, jika konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 5%, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal bisa berada di level 4,6%,” terangnya.
Sementara itu, tim ekonomi harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan dengan rata-rata pertumbuhan 7%-8%. Dengan demikian Pertumbuhan 5% tak cukup dan akan membawa negara ini ke persoalan besar, seperti meningkatnya kemiskinan dan melebarnya jurang ketimpangan.
Editor : Mukta
