logo wartaniaga

Banjarbaru Kurang SDM, 300 Formasi ASN Diusulkan

Banjarbaru Kurang SDM, 300 Formasi PNS Diusulkan

Wartaniaga.com, Banjarbaru – Guna memenuhi minimnya SDM tenaga pengajar, bidang ahli dan kesehatan. Pemko Banjarbaru usulkan penerimaan 300 ASN kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala bidang Perencanaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru, Fathur Rahman, mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya sudah melayangkan surat pengajuan ke Kemenpan RB agar ditindak lanjuti secepatnya dan melakukan pelaksanaan dengan prosedur yang diberikan sesuai arahan oleh pusat.

“Untuk pengajuan sudah dibuktikan dengan layangan surat dan jumlah yang diusulkan sekitar 300 orang nantinya, semoga disetujui,” ujarnya kepada Wartaniaga.com diruang kerjanya, Rabu (9/10).

Fathur menjelaskan pemkot juga sudah melakukan pendataan dan peninjauan sebelum pelaksanaan tes CPNS yang akan dimulai pada Januari 2020 nanti, dari hasil laporan yang didapat oleh pihaknya ternyata paling banyak dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ada tiga sektor yang menjadi target utama sebagai pelengkap aset negara yaitu Guru, Perawat dan tenaga Administrasi Pekantoran.

BACA JUGA:  Dukung UMKM Daerah, IWAPI Bangun Sentra Oleh - Oleh

“Memang sektor yang disebutkan tadi menjadi kekurangan ditempat kami dan harus segera diisi, hal ini yang masih jadi usaha kami,” pungkasnya.

Ia membeberkan alasan kenapa mengambil tiga sektor yang diperlukan di pemko saat ini, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya keterbatasan keahlian yang belum dimiliki oleh beberapa instansi pemerintahan sehingga dalam melaksanakan fungsinya belum dirasa maksimal.

“Selain guru dan perawat yang diperlukan penting saat ini tenaga admin juga harus ada bahkan dikecamatan dan kelurahan sangat memerlukan itu,” bebernya.

Menyampaikan hal itu, Fathur juga memberikan arahan tentang tata cara pendaftaran yang harus dilakukan dan diperhatikan peserta CPNS dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru nantinya agar tidak mendaftarkan diri ke kantor BKPP atau BKN tapi hanya cukup mendatangi dan melampirkan berkasnya di tempat instansi bersangkutan.

“Untuk tes memang BKPP dan BKN pelaksananya, kalau pun nanti ada yang datang tetap di arahkan ke instansi mana yang dilamar,” ucapnya.

BACA JUGA:  Ayah Bejat, Jual Anak Kandung Demi Uang dan Nafsu

Ia menjelaskan maksimal untuk bisa mendaftarkan diri sebagai CPNS pihak pendaftar harus berumur maksimal 35 tahun, apabila melewati ambang batas umur si calon ASN diperbolehkan mengikuti Seleksi P3K (Pegawai non pemerintah) dengan usia maksimal 50 tahun. Hal tersebut, guna menutupi dan mengantisipasi pengurangan jumlah PNS yang ada dilingkungan tersebut tergantung persetujuan dari Kemenpan atas usulan yang diminta oleh Pemerintah Kota.

“Hal ini sudah diatur dalam peraturan Kemenpan RB untuk PNS umurnya tidak boleh lebih, tapi pemkot sudah menyediakan pegawai kontrak dan ini sudah disetujui oleh Walikota melalui diskusi dengan BKPP,” tandasnya.

Untuk sejauh ini, Ia juga menegaskan anggaran dari gajih yang akan diterima PNS sudah dibebankan dari APBN pusat, namun, untuk pegawai P3K yang berstatus kontrak dilingkungan pemko itu sendiri dalam anggarannya langsung menggunakan APBD dan memang sudah disetujui oleh Walikota, walaupun beban intensif dan tunjangan ASN berasal dari dana tersebut.

BACA JUGA:  Sampaikan 4 Hal, Sejumlah LSM Demo ke DPRD Banjarmasin

“Ya walaupun PNS sudah ada gajih tetap dari APBN, tunjangan dan bonus memang dari APBD makanya akan kami tinjau ulang biar adil,” pungkasnya.

Fathur juga menjelaskan kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) terbagi menjadi dua bagian yaitu PNS dan P3K yang memang dalam fungsinya sama. Namun, yang perlu diperhatikan untuk pegawai non pemerintah seperti P3K sangat jauh berbeda dengan pegawai negeri, karena pihaknya harus memenuhi kontrak dan tanggungjawab tergantung dari penilaian pemko itu sendiri agar bisa berkelanjutan dalam menjalankan tugas.

“Yang pasti daftar P3K sudah beda tapi kalau fungsi kinerja dan gajih sama saja namun yang membedakan itu pihak kontrak dan dinilai langsung oleh pemko,” tutupnya.

Reporter : Riswan
Editor      : Hamdani
Foto        : Riswan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *