Wartaniaga.com– Setiap generasi memiliki medan perjuangan. Jika pemuda 1928 berjuang melalui ikrar “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”, maka pemuda 2025 berjuang di medan digital ruang tanpa batas yang menuntut keseimbangan antara kecerdasan, moral, dan hukum.
Tema nasional tahun ini, “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu di Era Digital dan Modern”, menjadi panggilan moral agar generasi muda tidak hanya cerdas teknologi, tetapi juga berjiwa nasionalis, berakhlak, dan taat hukum.
Sosok Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. — advokat, akademisi, dan aktivis hukum yang juga Direktur Utama Borneo Law Firm (BLF), Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI), serta pendiri LBH Borneo Nusantara (LBH BN) dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalsel menyuarakan pesan yang kuat pada momentum Sumpah Pemuda 2025 di Banjarmasin. Ia menegaskan bahwa Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi momentum spiritual dan konstitusional bagi generasi masa kini.
“Pemuda hari ini adalah wajah Indonesia esok hari. Tantangan terbesar kita bukan sekadar teknologi, tetapi menjaga moral, karakter, dan integritas di tengah derasnya arus informasi,” ujarnya.
Menurut Dr. Pazri, nasionalisme masa kini tidak lagi diukur dari seberapa sering seseorang mengibarkan bendera, melainkan dari bagaimana ia beretika di ruang digital dan menjaga tanggung jawab sosial di dunia maya. “Internet adalah medan perjuangan baru,” katanya, “dan di situlah akhlak bangsa sedang diuji.”
Dr. Pazri menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kalimantan Selatan. Ia merujuk pada sejumlah laporan kepolisian dan media lokal yang menunjukkan bahwa krisis moral generasi muda kini semakin nyata.
Data dari Polda Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa dalam Operasi Antik Intan 2025 yang berlangsung pada 17–30 Juni, 212 tersangka narkotika berhasil ditangkap dan polisi menyita sekitar 40,4 kilogram sabu serta 13.066 butir ekstasi (kalsel.antaranews.com, 3 Juli 2025). Sementara itu, dalam operasi premanisme bertajuk Sikat Intan 2025, puluhan pelaku kekerasan jalanan juga diamankan.
Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya keterlibatan remaja di bawah umur dalam tindakan kriminal.
Menurut laporan Antara Kalsel (5 Oktober 2025), sebanyak 34 anak di bawah umur diamankan Polsek Banjarmasin Barat karena hendak melakukan tawuran. Polisi menemukan miras alkohol 99 persen dan lem fox yang digunakan sebelum bentrokan.
Sementara itu, KlikKalsel (3 Maret 2025) melaporkan 8 remaja berusia 12–19 tahun diamankan Polsek Banjarmasin Selatan karena membawa senjata tajam, termasuk celurit dan busur.
Tak lama berselang, InilahKalsel (11 Maret 2025) menulis tentang 16 remaja yang ditangkap Polsek Liang Anggang karena konvoi malam hari sambil membawa senjata tajam.
“Ini bukan sekadar angka kriminalitas,” ujar Dr. Pazri menanggapi fenomena tersebut, “tapi potret nyata melemahnya spiritualitas, lunturnya nilai Pancasila, dan minimnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda.”
Ia menilai, degradasi moral ini muncul karena pemuda kehilangan tiga hal mendasar: bimbingan iman, keteladanan moral, dan pendidikan hukum. “Ketika anak muda kehilangan pegangan ibadah, kehilangan guru moral, dan terlalu lama hidup di dunia maya, maka nilai kemanusiaan pun perlahan pudar,” tegasnya.
Dalam konteks hukum, Dr. Pazri menegaskan bahwa hukum dan moral harus berjalan beriringan. Ia mengutip Pasal 28J UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap kebebasan warga negara dibatasi oleh nilai-nilai agama, moral, dan ketertiban umum. “Kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas,” katanya. “Hukum harus menjadi pagar agar demokrasi digital tidak berubah menjadi anarki digital.”
Ia juga menyinggung sejumlah regulasi yang seharusnya menjadi pegangan bagi pemuda: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang penyebaran hoaks dan konten asusila;
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberi ancaman pidana berat bagi pengguna dan pengedar;
serta awal tahun 2026 nanti berlakunya KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kesusilaan, penghinaan daring, dan tanggung jawab sosial warga negara.
“Pemuda wajib paham hukum agar tidak salah langkah. Hukum itu bukan belenggu, tapi pagar moral agar kebebasan tetap bermartabat,” ucapnya.
Selain aspek moral dan hukum, Dr. Pazri menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai bentuk nasionalisme modern. Ia menyebut bahwa pemuda harus berani menjadi pelaku ekonomi kreatif, bukan hanya pencari kerja. “Kemandirian finansial adalah bentuk kemerdekaan baru,” ujarnya, “karena pemuda yang mandiri secara ekonomi tidak mudah tergoda oleh pinjol, judi daring, atau prostitusi digital.”
Ia mendorong agar anak muda memanfaatkan peluang yang disediakan negara melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, serta memastikan usaha mereka memiliki dasar hukum melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perlindungan merek usaha sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016.
“Legalitas adalah bentuk nasionalisme ekonomi,” katanya, “karena hanya bangsa yang tertib hukum yang bisa berdiri tegak di tengah kompetisi global.”
Di era kecerdasan buatan dan media sosial, Dr. Pazri memaknai nasionalisme dalam bentuk baru: etika digital. Ia menggagas gerakan Cyber Pancasila, yakni komunitas pelajar dan mahasiswa yang aktif melawan hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring melalui edukasi dan kampanye kreatif. “Bijak di dunia digital adalah bentuk patriotisme baru. Kita jaga nama baik bangsa dengan menjaga perilaku di ruang siber,” serunya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 tentang hak memperoleh informasi harus dijalankan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan moral publik. “Kebebasan berpendapat bukan hak untuk menghancurkan, melainkan tanggung jawab untuk membangun,” ujarnya.
Bagi Dr. Pazri, Sumpah Pemuda bukanlah kenangan masa lalu, melainkan energi moral yang harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Ia menutup pidatonya dengan pesan yang kuat dan menggugah:
“Tantangan pemuda masa kini bukan lagi menembus penjajahan fisik, tetapi menjebol tembok kemalasan, kebodohan, dan degradasi moral. Bila iman, ilmu, hukum, Pancasila, kreativitas, dan kemandirian ekonomi berpadu, maka pemuda Indonesia akan kembali menjadi motor perubahan bangsa.”
Suara Dr. Pazri seolah menjadi gema baru bagi Banua dan Indonesia: kemajuan tanpa hukum adalah anarki, kemerdekaan tanpa moral adalah kehancuran, dan teknologi tanpa iman hanyalah kehampaan.
Dan di tangan pemuda digital yang bermoral, mandiri, dan taat hukumlah, masa depan bangsa akan ditentukan.
Penulis :
Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H.
Pendiri & Managing Partner Borneo Law Firm (BLF)
Direktur LBH Borneo Nusantara
Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI) Advokat, akademisi, dan penggerak moral pemuda Indonesia.
Dan Wakil Ketua Umum Bid Hukum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalsel
