Wartaniaga.com,Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi kedaulatan negeri. Namun, memperingati Hari Pahlawan tidak cukup hanya dengan rutinitas seremonial, upacara, tabur bunga, dan romantisme sejarah. Lebih dari itu, kita dituntut mampu meneruskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika dahulu para pejuang mengangkat bambu runcing dan senjata untuk mengusir penjajah, maka medan pertempuran generasi sekarang adalah memastikan kemerdekaan benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan hukum hanyalah ilusi.
Di tengah dinamika bangsa saat ini, cita-cita kemerdekaan masih tersandera oleh berbagai persoalan struktural, mulai dari korupsi, ketimpangan sosial, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya perlindungan hak asasi manusia.
Realitas ini tercermin dari berbagai indikator global.Laporan World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2026 yang dirilis pada 21 Oktober 2026 harus menjadi bahan refleksi serius bagi bangsa Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 143 negara, turun enam peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan skor 0,51 atau masih di bawah rata-rata global 0,55. Penurunan pada aspek peradilan perdata, disertai tantangan pemberantasan korupsi dan peradilan pidana, menunjukkan bahwa penguatan negara hukum tidak boleh berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang independen, berintegritas, transparan, dan berkeadilan.
Hal ini sejalan dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih bergulat di angka 30-an dari skala 100—jauh dari rata-rata global.
Data tersebut menjadi alarm keras bahwa musuh kita hari ini bukan lagi bangsa asing, melainkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan di negeri sendiri. Kondisi ini mengingatkan kita pada peringatan abadi Proklamator sekaligus Pahlawan Nasional, Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Padahal, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Konsekuensinya mutlak: hukum harus menjadi panglima, bukan alat legitimasi kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan dan kekayaan, serta tidak boleh ada masyarakat kecil yang kehilangan haknya akibat keterbatasan ekonomi dan akses terhadap keadilan (access to justice).
Sebagai praktisi dan edukator hukum, saya memandang bahwa penghormatan tertinggi kepada para pahlawan adalah keberanian menjaga integritas dan memastikan hukum tegak tanpa pandang bulu. Pahlawan masa kini tidak harus berada di medan perang, tetapi mereka yang mengabdikan diri mencerdaskan kehidupan bangsa, menolak suap, menjaga demokrasi, serta berani membela kaum lemah berdasarkan hukum dan kebenaran. Seperti pesan yang pernah ditegaskan Jenderal Soedirman: “Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini, segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot.”
Semangat kepahlawanan dan patriotisme ini juga wajib menjadi kompas moral bagi pemerintah dalam menjalankan amanah.
Kekuasaan adalah tanggung jawab konstitusional, bukan keistimewaan pribadi. Kritik masyarakat harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, sementara setiap kebijakan negara harus berorientasi pada keadilan substantif bagi rakyat.
Jangan sampai hukum kita terus terjebak pada sindiran lama tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Bung Hatta, sang Wakil Presiden pertama sekaligus Pahlawan Proklamator, pernah memberikan nasihat tajam bagi para penyelenggara negara “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” Tanpa kejujuran dan integritas para penegak hukum serta pemegang kekuasaan, undang-undang sebaik apa pun hanya akan menjadi teks mati tanpa keadilan.
Kita tidak boleh hanya berbangga karena Indonesia telah merdeka secara de jure, tetapi harus terus berjuang agar setiap warga negara merasakan merdeka secara de facto. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari kemiskinan, merdeka memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, serta merdeka mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum (equality before the law).
Hari Pahlawan 10 November 2026 harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk memperkuat persatuan, memulihkan integritas lembaga hukum, dan membangun Indonesia yang berkeadilan. Jangan sampai kita hanya pandai merayakan nama besar para pahlawan, tetapi mengkhianati cita-cita luhur pengorbanan mereka.
Pahlawan telah memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan dengan integritas, mengisinya dengan pengabdian, dan menegakkannya dengan keadilan.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia dan Jangan Pernah Takut Memperjuangkan Keadilan.
Oleh: Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. (Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia / YEHI)
