Wartaniaga.com, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, yang digelar pada Selasa (15/10).
Pertemuan yang dihadiri Forkopimda, Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, dan perwakilan instansi vertikal ini menjadi momentum penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Wakil Ketua TPID, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa inflasi Kalsel pada September 2025 tercatat 2,91% (yoy) — masih dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga pangan akibat peningkatan permintaan akhir tahun.
“Kita harus memastikan strategi 4K berjalan efektif: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat,” ujar Fadjar.
Ia juga mengapresiasi berbagai langkah pengendalian seperti penyaluran beras SPHP, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Ke depan, TPID akan memperkuat peran BUMD pangan dan memperluas digitalisasi rantai pasok, termasuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan harga.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua TPID, H. Muhidin, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama daerah.
“Inflasi yang terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga. Saya minta kepala daerah memantau harga harian dan segera melakukan intervensi bila ada gejolak. Operasi pasar, cadangan pangan, dan distribusi harus cepat dan tepat,” tegasnya.
Dalam sesi paparan, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri dan Pertanian, Moch Edy Yusuf, menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global serta penguatan sektor pangan melalui dukungan pembiayaan KUR dan Kredit Alsintan.
Sementara itu, Dr. Budi Waryanto dari Badan Pangan Nasional memastikan cadangan beras pemerintah sudah 100% dari target dan terus mempercepat penyaluran beras SPHP serta GPM di berbagai daerah.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua DPW Perkumpulan SPPG Kalsel, Faried Yudhistira Arifin, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan program MBG dan stabilitas harga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa memicu inflasi.
Melalui HLM TPID ini, seluruh pihak berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan pasokan pangan aman menjelang HBKN Nataru.
Dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, Kalimantan Selatan siap menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua.
Editor: Eddy Dharmawan
