Wartaniaga.com, Kotabaru- Persoalan kepastian hukum, perizinan, biaya produksi, hingga kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama agar investasi dan aktivitas ekonomi dapat terus berkembang.
Hal itu disampaikan Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kotabaru periode 2026–2031, Dr. Gewsima Mega Putra, dalam pidato perdananya setelah dikukuhkan di Ruma Guest House, Rabu (4/11/2026).
Gewsima menilai, pengusaha saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan regulasi, persoalan perizinan, tekanan biaya produksi, hingga produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
Di satu sisi, perusahaan dituntut tetap tumbuh, membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak, serta memenuhi kewajiban terhadap pekerja. Namun, di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan lingkungan yang memberikan kepastian dalam menjalankan investasi.
“Tidak akan ada investasi yang kuat tanpa kepastian. Tidak akan ada perusahaan yang berkembang tanpa produktivitas, dan tidak akan ada kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan tanpa perusahaan yang sehat,” tegas Gewsima.
Menurutnya, kepastian hukum dan kemudahan perizinan menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Regulasi harus memiliki kejelasan, konsistensi, serta dapat diterapkan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Ia menegaskan, pengusaha bukan meminta dibebaskan dari aturan ataupun memperoleh perlakuan khusus. Yang dibutuhkan adalah proses perizinan yang transparan, efisien, serta penegakan hukum yang konsisten.
“Yang kami harapkan adalah aturan yang jelas, proses yang efisien, penegakan hukum yang konsisten, dan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha,” ujarnya.
Selain regulasi dan investasi, Gewsima juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, masih terdapat tantangan dalam mempertemukan kebutuhan kompetensi perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
Ia mendorong agar pendidikan vokasi, pelatihan kerja, program magang, dan sertifikasi kompetensi semakin disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Gewsima secara khusus menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Kotabaru memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam perkembangan investasi di daerah sendiri.
“Tenaga kerja lokal Kotabaru harus memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama kemajuan investasi di daerahnya sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya membutuhkan keseimbangan agar perusahaan tetap sehat dan pekerja memperoleh kesejahteraan.
Dalam menjalankan organisasi, Gewsima menyatakan APINDO akan berupaya memperkuat fungsi advokasi, komunikasi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, APINDO harus mampu menjadi mitra dialog yang konstruktif, termasuk menyampaikan kritik secara objektif dan menawarkan solusi berdasarkan persoalan yang dihadapi dunia usaha.
“Pemerintah membutuhkan dunia usaha yang kuat. Dunia usaha membutuhkan pemerintah yang memberikan kepastian. Pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat. Dan masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata,” tuturnya.
Melalui kepengurusan baru tersebut, ia berharap APINDO Kotabaru dapat menjadi wadah perjuangan pengusaha sekaligus mitra pemerintah dalam membangun iklim investasi yang lebih pasti, produktif, dan berkelanjutan.
Reporter: Anaq.
Editor:Aditya
