Wartaniaga.com, Kotabaru- Keluhan nelayan terkait lambatnya penerbitan dokumen kapal mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti. Ia berkomitmen mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar masyarakat pesisir tidak terus terbebani kendala administrasi yang berdampak pada aktivitas melaut dan penghasilan keluarga.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang bagi perwakilan nelayan untuk menyampaikan persoalan yang selama beberapa bulan terakhir mereka hadapi, terutama keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang membuat aktivitas melaut menjadi terhambat.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Hj. Suwanti mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Usman mengungkapkan, keterlambatan pengurusan dokumen kapal tidak hanya menyangkut persoalan administrasi. Dampaknya juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari hasil melaut, mulai dari tertundanya aktivitas penangkapan ikan hingga bertambahnya biaya operasional.
Nelayan berharap ada kepastian penyelesaian serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi berwenang. Mereka tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut dan semakin menyulitkan kehidupan masyarakat pesisir.
Menyikapi keluhan tersebut, Suwanti mendorong agar persoalan nelayan tidak berhenti pada pembahasan rapat, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah konkret bersama instansi terkait.
Dalam RDP itu, hadir Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat nelayan.
Dari pihak KSOP, Afzhal menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal. Pihaknya menyatakan akan berupaya memperbaiki pelayanan serta meminta pemilik kapal segera melengkapi persyaratan yang masih kurang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan adanya toleransi pemberian rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen hingga akhir Desember 2026.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Bagi DPRD, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Keterlambatan dokumen kapal bukan hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang bergantung pada penghasilan dari laut.
Dalam rapat tersebut, sejumlah langkah tindak lanjut turut disepakati. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui RDP ini, Suwanti menegaskan pentingnya kehadiran DPRD dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat menghasilkan kepastian bagi nelayan, sehingga persoalan administrasi tidak terus menghambat mereka dalam mencari nafkah.
DPRD Kotabaru pun mendorong agar kesepakatan yang telah dibahas segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut dengan lebih tenang, sementara kepastian administrasi dan keselamatan pelayaran tetap menjadi perhatian.
Reporter: Anaq.
Editor:Hariyadi
