Wartaniaga.com. Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan Wilayah 3 di Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Baru DPRD HSU, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan ini digelar guna menindaklanjuti Surat BEM Se-Kalsel Wilayah 3 Nomor: 14/BEMSEKALSEL/IX/2026. Aksi massa yang awalnya berlangsung di depan kantor DPRD HSU kemudian dilanjutkan dengan ruang dialog terbuka dan diskusi interaktif di dalam ruang rapat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan keluhan masyarakat, salah satunya melalui bentangan poster bertuliskan “Jangan tutup mata dengan harga BBM”.
Dalam forum RDP, perwakilan mahasiswa menyampaikan serangkaian tuntutan mendesak kepada Pemerintah Daerah dan DPRD HSU:
Sektor Karhutla dan Kabut Asap:
* Mendesak Pemda mengambil langkah konkret agar HSU terbebas dari ancaman karhutla dan kabut asap.
* Menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh lapisan masyarakat dari dampak buruk kabut asap.
* Transparansi dan pembaruan informasi berkala dari tim penanganan karhutla.
* Memberikan jaminan atas kepastian perkembangan langkah penanganan di lapangan.
* Penguatan peran pemerintah desa melalui langkah strategis Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
* Penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan secara sengaja serta penyediaan posko kesehatan yang memadai.
Sektor BBM:
* Transparansi kinerja Satuan Tugas (Satgas) BBM.
* Menjaga kestabilan dan keterjangkauan harga BBM, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
* Penataan harga di tingkat pengecer serta pemerataan alur distribusi.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSU, H. Adi Lesmana, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Selain perencanaan jangka panjang dalam RPJMD, tim teknis di lapangan terus bekerja setiap hari.
Mengenai sebaran asap, Sekda menjelaskan bahwa kondisi geografis HSU yang berada di dataran rendah membuat asap juga kerap datang dari dampak wilayah kabupaten tetangga yang berbatasan langsung. Mengenai operasional, Posko BPBD di kantor lama telah aktif setiap hari sejak 7 September 2026. Petugas rutin menggelar patroli dan pendekatan ke kawasan rawan kebakaran.
Menjawab kritik mahasiswa terkait minimnya sarana penunjang, Pemkab HSU telah mengusulkan penambahan armada pada APBD Perubahan—seperti kendaraan pick-up, Hilux, sepeda motor operasional, serta tangki air untuk menjangkau medan sulit. Bantuan sarana juga telah diajukan ke BNPB Pusat dan disetujui. Terkait Satgas BBM, Pemkab bersama dinas terkait terus merumuskan langkah paling efektif agar hasilnya nyata dirasakan masyarakat.
DPRD Kabupaten HSU menyatakan dukungan penuh atas aspirasi dan pengawasan kritis yang disampaikan mahasiswa. Menanggapi minimnya fasilitas penanganan di lapangan, DPRD berkomitmen untuk mendorong penguatan alokasi anggaran perubahan agar proses penanggulangan karhutla dapat berjalan maksimal.
Reporter : Darma Setiawan
Editor: Hariyadi
