Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, RSUD Ulin Banjarmasin, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Banjarmasin untuk membahas rencana program kerja serta kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027, Rabu (15/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifa, didampingi para anggota komisi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari tahapan awal penyusunan APBD 2027 guna memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar selaras dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam paparannya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan tiga prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2027, yakni percepatan penurunan angka stunting, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pengembangan pusat pendidikan kesehatan.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga merencanakan pengembangan 10 layanan baru pada Laboratorium Kesehatan (Labkes) daerah sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Layanan tersebut meliputi skrining bayi baru lahir, laboratorium tuberkulosis (TB), pemeriksaan biologi molekuler, layanan medical check-up, home service, pemeriksaan narkoba, laboratorium kimia kesehatan, kalibrasi alat kesehatan, uji profisiensi, hingga pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Sementara itu, RSUD Ulin Banjarmasin memaparkan rencana peningkatan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan medis untuk memperkuat layanan rujukan di Kalimantan Selatan.
Adapun Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Banjarmasin menyampaikan sejumlah program yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui peningkatan fasilitas, pengembangan layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifa, menegaskan bahwa pembahasan rencana anggaran ini merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh program yang diusulkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin setiap program yang diusulkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, perencanaan anggaran harus disusun secara tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus didukung dengan perencanaan yang matang agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin berkualitas, merata, dan mudah diakses.
Komisi IV juga menegaskan akan terus mengawal pembahasan kebutuhan anggaran sektor kesehatan agar seluruh program prioritas, baik yang diusulkan Dinas Kesehatan maupun rumah sakit milik pemerintah daerah, dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat fasilitas kesehatan, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
