Wartaniaga.com, Banjarmasin– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) mulai mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sekaligus merancang APBD Tahun Anggaran 2027 melalui High Level Meeting bersama Bank Kalsel di Banjarmasin, Minggu (7/6/2026).
Pertemuan strategis tersebut dibuka langsung oleh Bupati HSU H. Sahrujani dan dihadiri jajaran Pemkab HSU, manajemen Bank Kalsel, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan itu menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar tetap sehat, efektif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi.
Bupati HSU H. Sahrujani menegaskan APBD merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab HSU memaparkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan 2026 dan Rancangan APBD 2027.
Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran berjalan, peserta juga membahas berbagai strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pembahasan meliputi optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan kas yang lebih efektif, hingga peningkatan efisiensi belanja agar setiap program pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dari pihak Bank Kalsel, jajaran direksi dan pimpinan divisi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, melalui perwakilan manajemen menegaskan komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berbasis digital.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi perbankan,” ungkap perwakilan manajemen Bank Kalsel.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan sejumlah masukan agar penyusunan APBD tetap selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Forum juga membahas langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal daerah pada tahun mendatang. Upaya tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam membiayai berbagai program prioritas.
Melalui High Level Meeting ini, Pemkab HSU berharap penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan tepat waktu, lebih terarah, serta menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Aditya
