Wartaniaga.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Jumat (27/02/26) pagi guna mempelajari serta mendalami pengelolaan anggaran kedewanan.
Rombongan Banggar DPRD Kalsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rachman, S.E., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, M.M.
Selain membahas postur dan mekanisme anggaran, Banggar DPRD Kalsel juga menanyakan terkait skema pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Namun, pihak DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa di ibu kota tidak terdapat nomenklatur pokir sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah lain.
Alpiya Rachman menyampaikan, di DKI Jakarta seluruh kegiatan yang diakomodasi dalam anggaran disesuaikan langsung dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, program dan kegiatan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa adanya skema khusus berupa pokok pikiran dewan.
“Program dan kegiatan langsung mengacu pada RKPD. Jadi memang tidak ada nomenklatur khusus pokir seperti di daerah lain,” ujarnya usai pertemuan.
Sementara itu, Kartoyo menambahkan bahwa di DKI Jakarta terdapat sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
“Itulah yang kita pelajari. Nantinya kita juga akan memperketat dari segi pengawasan dengan evaluasi-evaluasi anggota dewan yang sering kali terjun ke lapangan,” tegasnya.
Rombongan Banggar DPRD Kalsel diterima oleh Elva Fahri Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyambut positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi informasi dan praktik pengelolaan anggaran antar daerah.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi forum diskusi dua arah yang saling memberikan wawasan dan perspektif baru, termasuk dari para wakil rakyat Kalsel yang kerap dijuluki sebagai “Rumah Banjar”.
Editor: Aditya
Sumber: Humas
