Wartaniaga.com, Jakarta– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pemerintah pusat memasukkan program revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula ke dalam prioritas penganggaran Tahun Anggaran 2027.
Dorongan tersebut disampaikan Komisi III saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, bersama sejumlah anggota Komisi III. Selain revitalisasi Pipa Air Banjarbakula, pembahasan juga mencakup persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala serta pengembangan jaringan irigasi.
Komisi III menilai revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kalsel. Program tersebut sebelumnya belum mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap program tersebut dalam penyusunan anggaran 2027.
“Alhamdulillah, hasil konsultasi dan koordinasi hari ini berjalan dengan sangat baik. Berbagai usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” ujar H. Achmad Maulana.
Ia berharap revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih dapat ditingkatkan.
“Kami mendorong agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027, mengingat program tersebut belum teralokasi pada APBN Tahun 2026. Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis ini dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Selain persoalan air bersih, Komisi III juga menyampaikan kondisi pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurut DPRD Kalsel, pendangkalan yang telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun tersebut berpotensi mengurangi kapasitas aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir, terutama di wilayah hilir.
Barito Kuala dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu kawasan yang berkaitan dengan aliran air dari Banjarmasin dan sejumlah wilayah sekitarnya.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan secara optimal,” jelas Achmad Maulana.
Ia menyebut, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi sungai, tetapi juga berhubungan dengan upaya pengendalian banjir di Kalsel.
“Kami berharap langkah ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan respons positif. Pemerintah pusat juga menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Komisi III DPRD Kalsel mengapresiasi respons tersebut dan berharap hasil pengecekan lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui program yang konkret.
Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan program strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, pengembangan irigasi, dan pengendalian banjir.
DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai program tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
