Wartaniaga.com, Jakarta– Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, S.M., M.M. dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalsel yang berada di luar daerah.
Dalam monitoring tersebut, DPRD Kalsel menilai Badan Penghubung masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia, seperti ruang pertemuan dan tempat penginapan.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan pemerintah kabupaten/kota agar fasilitas Badan Penghubung dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kedinasan selama berada di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo mengatakan, hasil pendalaman menunjukkan potensi peningkatan pendapatan masih terbuka apabila fasilitas Badan Penghubung dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” ujar Kartoyo.
Menurutnya, pemerintah daerah, termasuk kabupaten dan kota di Kalsel, dapat diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung ketika melaksanakan kegiatan kedinasan di Jakarta.
“Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” katanya.
Kartoyo menjelaskan, optimalisasi ruang pertemuan juga dapat memberikan dampak terhadap tingkat hunian kamar atau mess yang tersedia. Peserta maupun panitia kegiatan yang menggunakan aula dapat sekaligus memanfaatkan fasilitas penginapan.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.
Selain aspek pendapatan, DPRD Kalsel turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa masukan yang disampaikan antara lain penyediaan layanan sarapan bagi tamu yang menginap, peningkatan tata kelola operasional, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.
“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tutur Kartoyo.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Fajrianoor Rizaldy, S.H., mengatakan pengembangan fasilitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan, terutama untuk area parkir.
Menurutnya, rencana penambahan kamar ataupun penyesuaian tarif harus diiringi dengan peningkatan fasilitas pendukung agar kenyamanan pengguna tetap terjaga.
“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.
DPRD Kalsel berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengelolaan Badan Penghubung secara bertahap. Optimalisasi aset daerah di Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kalsel.
Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan dukungan fasilitas yang memadai, Badan Penghubung Kalsel diharapkan dapat menjadi aset strategis daerah yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan pemerintah daerah selama menjalankan kegiatan di Jakarta.
Editor:Aditya
