Wartaniaga.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (3/11/2025).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Muh. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., dan difokuskan pada pembahasan terkait realisasi transfer keuangan daerah serta Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Alpiya Rakhman menjelaskan bahwa kunjungan kerja Banggar ke DJPK bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai proses, mekanisme, serta waktu penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana mekanisme dan kapan waktu transfernya, serta memastikan sisa-sisa keuangan untuk Kalimantan Selatan bisa segera direalisasikan,” ujar Alpiya usai pertemuan.
Ia menambahkan, sebagian besar transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat telah terealisasi, sementara sisanya masih menunggu penyaluran pada triwulan terakhir tahun anggaran berjalan.
“Ada yang sudah sebagian ditransfer, namun masih ada sisa satu kali pembayaran lagi yang dijadwalkan pada triwulan akhir nanti,” jelasnya.
Banggar DPRD Kalsel menilai koordinasi langsung ke DJPK Kemenkeu merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi, kepastian waktu, dan kelancaran alokasi keuangan daerah.
Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mengawal kebijakan fiskal dan mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Banua.
Editor: Aditya
Sumber: Humas
