Sidang Sengketa IKP Kalsel : Uji Formil dan Materil UU No.8 Tahun 2022

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Sidang sengketa Ibu Kota Provinsi ( IKP) Kalimantan Selatan ( Kalsel) di Mahkamah Konstitusi ( MK) pada Rabu (3/8) memasuki babak baru.

Kali ini sidang mendengarkan uji formil dan material terkait Undang- Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang provinsi Kalsel.

Terkait itu, Wali Kota Banjarbaru melalui Kuasa Hukumnya, Dhieno Yudhistira membeberkan sejumlah alasan mengapa Banjarbaru layak menjadi Ibu Kota Kalsel.

Menurutnya, rencana pemindahan tersebut sudah ada sejak lama.

” Dilihat dari historinya pemindahan IKP dari Banjarmasin ke Banjarbaru sudah ada sejak lama,” ujarnya.

Menurutnya usulqn pemindahan ini ada sejak 1964 atas resolusi DPRD GR Kalsel, atas itu pulalah DPRD Kalsel telah mendapat respon positif terutama dari masyarakat Banjarbaru.

BACA JUGA:  Trotoar A Yani Terus Digenjot Arifin Penyelesaiannya

Dalam peraidangan ini juga, Kuasa Hukum Banjarbaru menyingung legal standing Kadin Banjarmasin sebagai pihak penggugat.

” Kadin Banjarmasin bukan representatif masyarakat Banjarmasin, melainkan hanya kelompok tertentu,” kata Dhieno.

Sementara itu, Kuasa Hukum Banjarmasin melalui Dr M Pazri, SH MH menilai pemaparan Kuasa Hukum Pemkot Banjarbaru belum menjawab isi substansi pokok perkara.

” Mereka sibuk menjelaskan histori, geografis dan keunggulan daerah tapi belum menjawab isi substansi pokok perkara,” ucapnya.

Dikatakanya, belum ada jawaban secara konkrit atas subtansi proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

Seharusnya, sambung Pazri berdasarkan Pasal 1 UU 12 Tahun 2011, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang menjadi materi uji.

BACA JUGA:  Birhasani Pimpin Operasi Pasar Khusus Minyak Goreng Sistem Mobile

” Sekali lagi, belum ada secara konkrit, detail,sistematis atas subtansi proses tersebut serta tidak didukung bukti surat yang kuat, terlebihnya ada surat dukungan yang baru saja dibuat setelah Undang Undang disahkan,” papar Direktur Borneo Law Firm ini.

Ditambahkannya, pada pemaparan tadi mereka hanya menerangkan terkait historis, letak geografis banjarbaru dan keunggulan daerah.

” Mengenai pernyataan Kuasa Hukum Walikota Banjarbaru tersebut, kami tidak menemukan jawaban yang sesuai dengan isi pokok perkara dalam permohonan uji materiil dan formil, sehingga kami semakin optimis dikabulkan ke depan ,” ungkapnya

Sidang selanjutnya akan dilakasanakan pada Kamis 25 Agustus 2022 dengan agenda mendengarkan 2 orang saksi fakta dan 1 ahli dari kami Pemohon perkara 58 dan 59, ini mebuktikan sudah masuk pokok perkara.

BACA JUGA:  Gubernur Kalsel Sampaikan KUPA PPAS APBD 2022 Upaya Peningkatan Perekonomian

Editor : Hani

Pos terkait