DPRD Kalsel Sampai 3 Buah Raperda Inisiatif

  • Whatsapp
L

Wartaniaga.com, Banjarmasin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H Sahrujani mengatakan rancangan peraturan daerah (Raperda)  bermula dari aspirasi yang diserap dari warga Kalimantan Selatan.

“Pelaku usaha ingin pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi, tinggi,” bebernya.

Ia mengatakan pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas.

“Diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha,” ucapnya.

Lanjut, sehingga hal tersebut memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami bersikap usulan inisiatif rancangan perda tentang penyelenggaraan perizinan sudah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan lebih tinggi,” jelasnya.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan proaktif dalam penyelenggaraan perizinan melalui perwujudan raperda inisiatif, baik untuk mempermudah masyarakat dan menyerap investor.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Iskandar Zulkarnain, SE menjelaskan pentingnya suatu kebijakan hukum daerah sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan, dalam rangka meningkatkan kontribusi koperasi dan usaha kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

BACA JUGA:  HUT Kalsel ke 70, Paman Birin Pesankan Agar Warga Banua Warisi Semangat Pejuang Lawan Covid 19

Ia mengungkapkan Raperda inisiatif  Komisi II DPRD Kalsel dilatarbelakangi proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945.

“Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum,” ucapnya.

Lanjut, Koperasi dan Usaha Kecil merupakan pilar penting kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

“Kedudukan koperasi sangat penting sebagai badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan yang diyakini dapat diandalkan menopang perekonomian,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi luhur sebagaimana tertuang dalam Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun  2021-2026. Visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun  2021-2026  adalah “Kalsel MAJU (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara”.

Koperasi dan sektor usaha kecil memiliki potensi besar untuk membangun kemakmuran, kesejahteraan, dan pembangunan berkelajutan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berkaca pada visi provinsi Kalimantan Selatan tersebut maka peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelindungan koperasi dan usaha kecil sejalan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun  2021-2026 yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:  Martini Senang Ada Jembatan Bromo

Dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Koperasi Dan Usaha Kecil di Provinsi Kalimantan Selatan ini  bertujuan untuk :

Pertama, Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pelindungan koperasi dan usaha kecil;

Kedua, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk memajukan koperasi dan usaha kecil di daerah;

Ketiga, Meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Keempat, Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi dan usaha kecil berbasis potensi Daerah menjadi tangguh, mandiri, dan berdaya saing sebagai pilar pengembangan ekonomi kerakyatan;

Terkahir, Memberikan pelindungan hukum dan pelindungan usaha kepada koperasi dan usaha kecil dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Agus Mulia Husin mengatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Guna mendapatkan pola penanganan banjir yang komprehensif.

“Perlu dilakukan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Kalsel,” jelasnya

BACA JUGA:  JMSI Ajak Media Menjaga Kejernihan Informasi

Ia mengatakan pengelolaan banjir harus dilaksanakan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Pola penanganan banjir yang bersifat komprehensif  diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam dan kesinambungan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Guna mendapatkan pola penanganan banjir yang komprehensif, dipandang perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

Pertama, Merumuskan landasan filosofis dan sosiologis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, Merumuskan dasar-dasar yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketiga, Merumuskan sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah berguna sebagai payung hukum penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan asas otonomi.

Editor: Aditya

L

Pos terkait