Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan proses perizinan berusaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing global yang berujung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden RI.
MoU diteken oleh 17 instansi yaitu Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. Taspen (persero), dan PT. PLN (persero).
Sedangkan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan menjadi wajah pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada publik.
“Sampai pertengahan Juni 2022, Pemerintah sudah meresmikan 57 MPP ditambah 2 MPP yang siap diresmikan tahun ini. Jumlah tersebut masih 11% dari total kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa yaitu 34 atau 60% dari 57 MPP. Targetnya, tahun 2024 Indonesia sudah meresmikan 100 persen Penyelenggaraan MPP dari total kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian,” kata wapres
Turut berhadir di media center secretariat daerah HSS yaitu Asisten Administrasi Umum Drs. Iwan Friady, M.AP, Kepala Dinas PMPTSP Kab. HSS Ir. Hj. Elyani Yustika, Kepala Dinas Kominfo Kab. HSS Hj. Rahmawaty, , Kepala Dinas Dukcapil Kab. HSS Bardamaini, Kabag Prokopim Setda Ika Aguspiannor, dan Kabag Organisasi Setda Kukok Satrianto.
Reporter : Amutz
Editor : Aditya
