Pertahankan Banjarmasin sebagai Ibukota, BLF Serahkan Dokumen JR ke MK

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Jakarta- Dokumen Hard Copy Asli Permohonan Judicial Review (JR), Surat Kuasa Asli dan 2 Koper Bukti Surat JR tentang mempertahankan Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (22/4).

Direktur Utama Borneo Law Firm, Dr. Muhamad Pazri SH MH menjelaskan sebelumnya pada tgl 19 April 2022 sudah mendaftarkan Judicial Review melalui online WEB Simpel MK.

Dengan terdaftarnya secara resmi, terdapat 2 Permohonan yaitu Permohonan/Gugatan pengujian Formil Perkara No.52 dan Permohonan pengujian Materill Perkara No.53 terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang Pada Pasal 4 merubah kedudukan Ibu Kota Provinsi berada di Banjarbaru.

“Kami optimis menang semua akan kami buktikan dengan berbagai macam dalilserta saksi-saksi fakta yang kuat, JR ini dikabulkan MK dan Kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalsel tetap menjadi di Kota Banjarmasin,” bebernya.

BACA JUGA:  Trotoar A Yani Terus Digenjot Arifin Penyelesaiannya

Lanjut, ia menjelaskan ahwa alasan kuat JR ini dikabulkan, karena jelas-jelas pada Proses Pembentukan UU Provinsi Kalsel tidak berdasar secara filosofis, sosiologis, yuridis dan historis bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat merugikan hak konstitusional masyarakat Banjarmasin dan Masyarakat Kalsel pada umumnya.

Lebih lanjut, pihaknya banyak menemukan dugaan kejanggalan-kejanggalan, dari awal Rancangan Undang-Undang (RUU) terdiri dari 58 Pasal namun kemudian yang di sahkan hanya menjadi 8 Pasal yang tidak mengakomodir kebutuhan Kalsel ,tidak mengakomodir Kalsel sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

“Pada Pembentukan UU Kalsel tidak sesuai Prosedur dan mekanisme, pembahasan yang sangat cepat, tidak terbuka/tidak transpraran, tidak ada partisipasi publik atau masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA:  Jumat Berkah, YN'S Kembali Bagi-Bagi Sembako dan Makanan Siap Santap

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Ayat (1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

(3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis,
kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Naskah akademik RUU sebelumnya tidak ada kajian dan pembahasan khusus pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru, tidak ada rapat paripurna, tidak ada pembahasan, tidak ada persetujuan pembiayaan DPRD Prov Kalsel memutuskan ibukota berpindah, tidak ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel ibukota berpindah, tidak ada melibatkan dan tidak ada persetujuan/dukungan Bupati dan Walikota DPRD Kab/Kota seKalsel sesuai dengan Peratutan Pemerintah, dan bertentangan dengan UU 12 tahun 2011 Jo UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan serta tidak ada urgensi hal yang mendesak memindah ibukota Propinsi Kalsel, dan kedepan akan berpontesi merugikan masyarakat ,menghambat pertumbuhan ekonomi,karena APBD Kalsel akan di fokuskan membangun sarana prasarana di Banjarbaru, padahal saat ini Kalsel masih berjibaku dengan pemulihan ekonomi dari covid 19 dan semua kebutuhan pokok serba naik, sehingga masih banyak untuk biaya hal prioritas dan untuk kesejahteraan masyarakat Kalsel.

BACA JUGA:  FKPT Kalsel Gelar Workshop Ekspresi Indonesia Muda

“Adanya juga dugaan kepentingan oknum-oknum tertentu memindah ibukota ke Banjarbaru, sehingga pembentukan UU Prov Kalsel menciderai dan menghilangkan sejarah banjar sesungguhnya,” Imbuhnya.

Editor : Aditya

L

Pos terkait