Wartaniaga.com, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar ikuti Rapat Kerja (Raker) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi secara virtual.
Pimpinan rapat yang juga sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebutkan di awal tahun 2022 sudah ada beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pemerintah daerah.
“Perlu menjadi perhatian karena mempunyai dampak buruk bagi sistem pemerintahan,” ucapnya.
Selain berdampak pada individu yang bersangkutan, korupsi juga berdampak buruk kepada sistem pemerintahan, termasuk hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.
Tito mengungkapkan salah satu faktor penyebab kepala daerah terjerat kasus korupsi, yaitu proses pemilihan kepala daerah yang relatif mahal, kurangnya kesejahteraan penyelanggara negara, praktek menyimpang dalam organisasi.
Untuk itu, Mendagri mendorong para kepala daerah melakukan pembenahan sistem digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Seperti pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, sistem pelayanan kepegawaian dan yang lainya.
Mantan Kapolri ini berharap kepada kepala daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya sehingga dapat merubah bangsa ini menjadi lebih lagi kedepannya.
Adapun rapat kerja diikuti oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.
Editor: Aditya
Sumber: Biro Adpim Setdprov Kalsel
