Polemik Penutup Jalan Hauling KM 101 Suato Tatakan Tapin, Ribuan Sopir Sampaikan Keluhan ke Dewan Kalsel

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Ribuan sopir angkutan tambang dan tongkang sampaikan keluh kesah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedatangan ribuan sopir angkutan tambang dan tongkang imbas dari penutupan jalan hauling kilometer 101 Suato Tatakan Tapin, sehingga ribuan sopir tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu sopir angkutan, Suriansyah hampir meneteskan air mata menceritakan kondisi kehidupan ribuan sopir imbas penutupan jalan.

“Banyak teman-temannya yang kini beralih menjadi tukang potong rumput hingga serabutan akibat penutupan jalan hauling,” ujarnya dengan nada berat menahan air mata.

Ia mengatakan banyak sopir yang harus berpindah pekerjaan jadi tukang potong rumput yang dibayar 50 ribu sehari demi menghidupi keluarga tercinta.

“Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga, untuk makan saja kami sudah menderita,”ucapnya.

BACA JUGA:  Kesra Kalsel Tambah Anggaran untuk Perhelatan MTQ Tahun 2022

Dirinya meminta agar pemerintah dapat membantu masyarakat agar sengketa terkait jalan hauling tersebut bisa diselesaikan dan perekonomian warga juga segera berjalan. Dalam audiensi, perwakilan sopir meminta agar garis polisi agar dilepas atau diberi ijin melintas di satu titik di Jalan A Yani untuk sementara waktu.

Menjawab permasalahan tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan akan mempertemukan
kedua belah pihak yaitu PT Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal Terminal (TCT) untuk menghasilkan titik temu dan solusi.

“Hari Senin 27 Desember 2021 akan mempertemukan kedua belah pihak yaitu PT AGM dan PT TCT untuk menghasilkan titik temu dan solusi,” jelasnya.

Lanjutnya, imbas dari perselisihan kedua belah pihak tidak hanya merugikan perusahaan, pekerja namun hingga masyarakat ikut terkena dampak ekonomi dari  blokade jalur hauling batu bara di Jalan A Yani KM 101 tersebut.

BACA JUGA:  RSUD Sultan Suriansyah Kejar Target Akreditasi

“Sesuai aturan, jika memang menguntungkan bagi masyarakat silakan perusahaan ini dilanjutkan, jika tidak kita bekukan saja,” ujarnya.

Senada, Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar berharap pertemuan kedua perusahaan pekan depan tersebut dapat menghadirkan orang yang bisa mengambil keputusan sehingga didapat solusi.

“Permasalahan ini terjadi berulang-ulang hingga 10 tahun lebih lamanya,” bebernya.

Lebih lanjut, sehingga diharapkan segera ditemui solusi agar tidak ada masyarakat Kalsel yang dirugikan akibat investasi kedua perusahaan tersebut.

Roy juga menekankan jika masalah ini terus berlanjut dan tidak ada solusi maka bisa saja Pemprov mengambil langkah dengan mengusulkan pembekuan kedua perusahaan apabila mengakibatkan kerugian, ekonomi dan sosial serta ketertiban masyarakat terganggu.

BACA JUGA:  Syukuran HUT Humas Polri Ke-69, Kabid Humas Polda Kalsel Sematkan Rompi Kepada Wartawan

“Kita bisa mengusulkan pembekuan kedua perusahaan. Kita lihat aturannya nanti intinya kita melaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Noor Subchan mengatakan garis polisi di jalur hauling batu bara di Jalan A Yani KM 101 tersebut bisa dibuka setelah kedua belah pihak mencabut laporannya di pihak berwenang.

“Kalau kedua belah pihak berdamai dan mencabut laporannya maka selesai,” tegasnya.

Adapun saat ini pihaknya ujarnya juga tengah mencari solusi jalan alternatif sementara agar dapat dilalui masyarakat.

Editor: Aditya

L

Pos terkait