Serahkan Serifikat Gratis di Purbalingga Kementerian ATR/BPN Targetkan 2025 Seluruh Tanah Terdata

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Purbalingga – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada akhir pekan kemarin (18/09/2021). Bertempat di Hotel Braling, Purbalingga, sosialisasi diselenggarakan dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Heru Sudjatmoko; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, DamargalN ih Widihastha.
Dialog dengan masyarakat Purbalingga berlangsung hangat dan partisipasi dari masyarakat cukup antusias. Kegiatan ini dipandu Wartawan Senior, yang juga Ketua Bidang Kerjasama JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia).
Anggota Komisi II DPR RI, Heru Sudjatmoko berkata bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL, merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN yang luar biasa. “Banyak program lain yang juga sangat penting, namun PTSL ini memang spesifik tujuannya dalam mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia,” terangnya.

BACA JUGA:  Ketua KPK RI akan Hadiri Pelantikan JMSI Aceh

Menurut Heru Sudjatmoko, persoalan tanah memang persoalan banyak pihak. Bagi masyarakat yang mempunyai aset tanah, tentu secara langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan proses sertifikasi tanah.

“PTSL ini melibatkan semua pihak, semua orang yang punya tanah cepat atau lambat tanahnya akan bersertipikat, salah satunya melalui program PTSL,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama. Ia berkata bahwa peran PTSL memang mempercepat proses pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan peran pemerintah daerah pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sesuai Inpres tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini seperti gubernur dan bupati/wali kota wajib membantu dalam proses jalannya PTSL dalam hal menetapkan dan menganggarkan besaran biaya pra-PTSL.

BACA JUGA:  Pengda Babel Terverifikasi Faktual, JMSI Kian Dekat Jadi Konstituen DP

“Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan biaya pelaksanaanya, peran Pemda dapat membantu pada proses pra-PTSL,” terangnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Damargalih Widihastha berkata bahwa saat ini pihaknya memiliki beberapa program strategis seperti PTSL, Redistribusi Tanah dan program-program yang melibatkan peran lintas sektor. Menurutnya, tiga program strategis nasional tersebut dalam rangka mengakselerasi percepatan sertifikat tanah di Kab. Purbalingga.

L

Pos terkait