Wartaniaga.com, Banjarbaru- Kembali pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan ( HSS) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) terhadap pengelolaan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia.
Prestasi ini menjadi yang ke delapan kalinya sejak tahun 2014 hingga dengan tahun 2021 ini.
Opini WTP yang ke delapan dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ) Tahun anggaran 2020 ,di umumkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M. Ali Asyhar usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Achmad Fikry, M.AP yang didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, SAP , MA di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel Banjarbaru, Senin (24/05).
Achmad Fikry mengaku bersyukur hari ini telah menerima Laporan Hasil Pemeriksa Keuangan LKPD Tahun 2020 dari Kepala BPK RI kepada DPRD dan Pemerintah Kab. HSS.
“Banyak hal yang telah kita capai termasuk hari ini BPK RI Perwakilan Kalsel telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke delapan kalinya.
Kami bersyukur hasil kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemkab HSS telah mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan opini itu,” ujarnya.
Dikatakannya, opini yang diterima hari ini adalah motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dan bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah.
Bupati juga mengingat apa yang disampaikan BPK saat mereka melakukan pembinaan di HSS, bahwa opini yang diterima harus berkorelasi dengan 4 indikator utama.
” Indikator yang perlu diperhatikan yakni terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan menekan angka pengangguran terbuka, sehingga semua rupiah diarahkan untuk mencapai 4 indikator itu, sehingga opini WTP yang diterima berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik lagi,” papar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M Ali Asyhar menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah.
Dan pada kesempatan ini Ia mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten HSS yang meraih dan mempertahankan WTP untuk tahun 2021 ini.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten HSS atas capaian Opini WTP ke delapan kali, dan yang surprise hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang pertama kali di wilayah Provinsi Kalsel.
Disamping itu, sambungnya capaian-capaian pengelolaan keuangan di Pemkab HSS menunjukkan peningkatan kualitas.
“Jadi kami memberikan Opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada yaitu 4 kriteria apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar,” ungkapnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel berharap capaian-capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepan.
“Dan kesimpulan kami, pengelolaan keuangan Kab. HSS bisa dibilang yang paling baik di antara pemerintah daerah di Kabupaten/kota Kalsel, dan yang penting kami mengharapkan Opini WTP itu bisa betul-betul selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat,” katanya.
Reporter : Amutz
Editor : Ahmad Yani
