Kemunduran Demokrasi dan “Militerisme”
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Warjio, yang menjadi pembicara pertama dalam diskusi itu mencatat tiga isu besar yang muncul dalam praktik demokrasi di era Covid-19.
Ketiganya adalah persoalan HAM, kemunduran demokrasi, dan “militerisme” atau penggunaan simbol-simbol dan tindakan-tindakan militeristik yang untuk waktu yang lama diidentikkan dengan simbol dan tindakan institusi militer.
Warjio yang baru meluncurkan buku berjudul “Demokrasi di Era Covid-19” itu mengatakan, penggunaan kekuatan “darurat” menjadi setara dalam sistem demokrasi.
“Bukan hanya karena para pemimpin otoriter menuntutnya, tetapi karena warganegara yang takut mentolerirnya,” ujar Warjio.
Dia menambahkan, di negara-negara dengan risiko pandemi sedang atau tinggi, kelangsungan hidup demokratis bergantung pada masyarakat sipil yang waspada yang dapat mempengaruhi dan memantau pemerintah.
“Kita harus mengembangkan mekanisme baru yang sesuai dengan situasi pandemi. Seperti yang ditentukan oleh pengadilan konstitusi Jerman bahwa bentuk-bentuk terbatas dari protes publik harus tetap legal, selama mereka mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.
Juga disebutkan oleh Warjio, untuk melestarikan demokrasi selama krisis, tanggapan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat harus “proporsional, perlu, dan tidak diskriminatif”.
“Pertarungan melawan virus tidak harus menjadi tujuan yang membenarkan segala cara. Hak asasi manusia harus dihormati. Sekalipun negara memiliki kompetensi yang terbatas dalam masalah medis, ia harus siap memerangi virus corona menggunakan cara yang sah. Ia juga harus membela hak asasi manusia dan demokrasi secara internasional jika harus ditanggapi dengan serius dalam masalah ini,” urainya lagi.
Jika tidak demikian, negara-negara non demokratis yang memanipulasi publik dengan informasi palsu akan mengeksploitasi kelemahan.
“Sehingga, misalnya, tidak ada lagi manipulasi pemilu, juga penyalagunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, partai dan kelompok dan meminggirkan kelompok lain atau bahkan keluarga melalui model politik dinasti,” demikian Warjio.
