Kepala Bappenas Mengusulkan Transformasi Bansos Dan Penyederhanaan Bantuan

  • Whatsapp

Wartaniaga.Com,Jakarta- Penyaluran Bantuan Sosial merupakan langkah pemerintah dalam jaring pengaman sosial saat pandemi. Sayangnya, penyaluran tersebut dinilai masih belum merata ke setiap daerah. Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2020, menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan kecepatan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Situasi saat ini bersifat extraordinary, ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” ujar Presiden.

Presiden meminta agar prosedur penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin tanpa berbelit-belit. Selain memangkas dan menyederhanakan prosedur, perlu juga akuntabilitas dan mencegah penyelewengan bansos.

BACA JUGA:  Pembenahan Masalah Ekonomi Lewat Sektor Industri dan Ekspor

“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tuturnya.

Berdasarkan arahan Presiden tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengevaluasi mengenai lambatnya penyaluran BLT Desa maupun bansos. Adapun rekomendasi dari Bappenas ialah melakukan penyederhanaan bantuan sosial serta melakukan transformasi dan mekanisme penyaluran.

“Program yang terlalu bervariasi akan menimbulkan kebingungan di antara masyarakat, tujuan bansos ini harus jelas untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemberian sembako dan cash. Gunakan platform sembako dan PKH yang sudah ada untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Menteri Suharso Monoarfa Menteri PPN/Kepala Bappenas usai mengikuti rapat terbatas di kediamannya di Jakarta.

Pos terkait