Pemkab HSU Sosialisasikan Permendagri No 90 Tahun 2019

  • Whatsapp
Pemkab HSU Sosialisasikan Permendagri No 90 Tahun 2019

Wartaniaga.com, Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) mensosialisasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di Gedung Agung, Amuntai, Senin (9/3).

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan SKPD di Kabupaten HSU dengan menghadirkan narasumber Irwan Yunijar dari Bappelitbang Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemkab HSU Sosialisasi Permendagri

Plt Kepala Bappelitbang HSU, Hj Inna Wahyudiaty dalam sambutannya sekaligus membuka sosialisasi ini mengapresiasi atas kesediaan tim dari Bappelitbang Provinsi Kalimantan Selatan sehingga terlaksana kegiatan ini.

Inna berharap agar peserta sosialisasi dapat mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber terkait Permendagri tersebut, sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan pembangunan.

BACA JUGA:  Kukuhkan Tiga Guru Besar, Rektor UIN Antasari Serukan Pentingnya Hikmah dalam Ilmu Pengetahuan

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pendanaan Bappelitbang Provinsi Kalsel, Irwan Yunijar, menerangkan bahwa latar belakang Permendagri tersebut karena banyaknya atau tersebarnya nomenklatur di pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak seragam.

“Masih tumpang tindihnya kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga menyulitkan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan pengumpulan data yang menjadi bagian dari tujuan pembangunan nasional,” ujarnya

Ia berharap dengan penyeragaman nomenklatur program kegiatan ini, pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif terhadap tujuan pembangunan, memudahkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

“Adanya single database ini memudahkan pimpinan daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang langsung mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memudahkan sistem informasi pembangunan daerah serta transparansi kepada publik,” jelas Irwan.

BACA JUGA:  Minus HST, Semua Daerah di Kalsel Terima WTP 5 Kali Berturut-Turut

Reporter : Darma Setiawan
Editor : Didin Ariyadi

Pos terkait