Ia menilai hal ini tentu merupakan ide yang disampaikan studi Bank Dunia (World Bank) yang bersifat penting dan juga sangat sesuai dengan pemikiran maupun arah policy pemerintah.
Lanjutnya, sebab selama ini dalam mendesain sebuah kebijakan, pemerintah selalu menyampaikan sasaran pembangunan. Seperti saat pemerintah menaikkan harga BBM yang sangat tidak populer, namun pada saat yang sama, kesempatan itu dijadikan momen untuk membangun Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sekarang menjadi Program Keluarga Harapan (PKH).
Trubus menceritakan, Indonesia dalam 15 tahun terakhir perjalanan pembangunan terus berusaha menguatkan kelas menengah tetapi masih belum merata. Tentunya hal ini perlu evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber permasalahannya.
Trubus meyakini, untuk memperluas kelas menengah, dapat melakukan strategi, seperti meningkatkan kualitas pendidikan menengah, memperoleh layanan kesehatan universal untuk memberi warga perlindungan dari guncangan kesehatan.
Selain itu, memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak dari kelas menengah yang tumbuh dan berinvestasi dalam infrastruktur yang sangat penting untuk produktivitas. Serta memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air & sanitasi yang diberikan kepada warga.
“Dari yang dipresentasikan oleh World Bank, dari sisi arah kebijakan itu sudah diadopsi bahkan diimplementasikan,” ujar Trubus.
“Seperti persamaan, pelayanan dan akses. Dari 20% anggaran pendidikan cara kita membelanjakan itu berevolusi. 34% dari anggaran ini mesti dialokasikan ke pemerintah daerah. Namun kapasitas tiap daerah berbeda-beda,” ia menambahkan.
Kemudian Trubus mengamati, saat ini rekomendasi dari World Bank sudah dilakukan dan pemerintah akan terus berusaha untuk mengatasi tantangan perbedaan kapasitas daerah dalam memanfaatkan transfer dana ke daerah.
Editor : Mukta
Foto : Ist
