Trubus menegaskan pemerintah mesti berinisiatif deregulasi dan pemberian insentif dengan mencetuskan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja maupun Perpajakan yang saat ini cukup memberikan sentimen confidence pada pelaku usaha.
“Tapi sayangnya masih belum terbaca arahnya seperti apa karena pembahasan yang cenderung tertutup dan tergesa-gesa,” tandasnya.
Bahkan ujar Trubus, kebijakan insentif yang bergulir selama ini, khususnya di sisi fiskal juga dinilai belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini Karena rasio aplikasi insentif dengan penerima isnentifnya masih rendah. Dari sisi sistem juga masih belum ada penyempurnaan yang memadai dalam perizinan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS), sehingga kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan masih relatif sama.
“Kedepan Omnibus Law harus segera dituntaskan dan dipastikan memiliki konsistensi dalam pelaksanaannya di lapangan,” bebernya.
Trubus mengungkapkan sebagaimana diketahui, tekanan terhadap perekonomian dan kinerja investasi beberapa waktu terakhir tak terlepas dari kondisi perlambatan ekonomi global. Ini mempengaruhi turunnya volume perdagangan dan harga komoditas, dan ini tidak hanya dirasakan Indonesia saja tapi negara-negara lainnya juga terdampak.
“Kondisi eksternal yang menantang itu juga memukul kinerja ekspor Indonesia, yang kemudian berdampak pada defisit neraca perdagangan. Tahun 2020 bukan tahun yang mudah, pelemahan ekonomi global mulai merembes ke domestik, namun daya tahan ekonomi kita tetap remarkable,” tutupnya.
Editor : Mukta
Foto : Ist
