Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan layanan Trans Banjarbakula agar terintegrasi antarwilayah, dengan pembagian rute dan jadwal yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelayanan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula yang digelar di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (24/9/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel M. Fitri Hernadi, A.P., M.Si., perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, jajaran Dinas Perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.
Pembahasan dalam rapat tersebut mencakup harmonisasi pengorganisasian, konektivitas rute, hingga peningkatan layanan angkutan umum yang menghubungkan sejumlah wilayah dalam kawasan Banjarbakula.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menilai koordinasi antardaerah menjadi hal penting untuk memastikan layanan transportasi publik dapat berjalan secara terpadu.
“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.
Selain persoalan rute dan tarif, rapat juga membahas rencana kehadiran operator BTS baru yang diwajibkan memiliki legalitas berbentuk koperasi.
Dalam hal ini, Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai operator baru, termasuk membantu mendukung proses peremajaan armada angkutan BTS agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Aspek keamanan dan kenyamanan penumpang turut menjadi perhatian Komisi III. Salah satu usulan yang didorong adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada setiap unit angkutan.
Keberadaan CCTV dinilai dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan keamanan penumpang sekaligus mengantisipasi berbagai kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, menegaskan bahwa integrasi layanan transportasi antarkabupaten dan kota harus dibarengi dengan pembagian rute dan jadwal yang terencana.
“Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelasnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong terbentuknya sistem transportasi Banjarbakula yang lebih terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau.
Penguatan layanan Trans Banjarbakula diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses transportasi umum yang efektif dan berkualitas di Kalimantan Selatan.
editor: Aditya
