Wartaniaga.com. Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Persatuan Bubuhan Sopir Truk (PBST) Hulu Sungai Utara ( HSU) guna mengevaluasi tindak lanjut 11 poin kesepakatan yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD HSU Lantai 2 Gedung Baru, Rabu (10/6/2026) Siang.
Rapat dipimpin Ketua DPRD HSU H. Fadilah, SM didampingi Wakil Ketua I Mawardi, SH., MM serta dihadiri sejumlah anggota DPRD HSU, yakni Almien Ashar Safari, SKM., M.Kes, H. Mukhsin Haita, Munawari, S.Sos, H. Norani, SH., MH, Hendra Royadi, A.Md, Aisha Nadela, S.Farm, Ratna Sri Dewi, S.Sos, Anthonny, Budi Lesmana, M.I.Kom, H. Fathurrahim A, dan Dr. H. Teddy Suryana, S.Pd.I., SE., MM.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan PBST HSU menyampaikan bahwa dari 11 poin kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan terdahulu, baru dua poin yang dirasakan manfaatnya oleh para sopir truk di lapangan. Oleh karena itu, PBST HSU kembali menyampaikan sejumlah tuntutan dan usulan sebagai upaya memperbaiki distribusi solar bersubsidi di Kabupaten HSU.
Adapun usulan yang disampaikan meliputi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD HSU untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi solar bersubsidi, evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran solar bersubsidi di seluruh wilayah HSU, serta langkah konkret untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan solar bersubsidi.
Selain itu, PBST HSU juga mengusulkan agar kuota solar bersubsidi yang saat ini dialokasikan pada SPBU Tayur dan SPBU Kaludan Kecil dipindahkan ke SPBU lain di wilayah Kabupaten HSU, khususnya SPBU Desa Keramat Kecamatan Amuntai Selatan. Menurut mereka, SPBU tersebut masih memiliki kapasitas tangki pendam yang belum dimanfaatkan secara optimal dan lokasinya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun sopir angkutan dari Kecamatan Paminggir.
PBST HSU mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak sopir yang mengalami kesulitan memperoleh solar bersubsidi. Mereka menilai sebagian kuota BBM yang berada di SPBU perbatasan kerap dimanfaatkan oleh pengguna dari wilayah kabupaten tetangga, sehingga masyarakat dan pelaku usaha angkutan di HSU tidak dapat menikmati alokasi yang semestinya diperuntukkan bagi daerah sendiri.
“Kami hanya ingin mendapatkan akses solar yang lebih mudah dan nyaman. Jangan sampai terjadi gesekan di lapangan karena sulitnya memperoleh pasokan yang menjadi kebutuhan utama operasional angkutan,” ungkap salah satu perwakilan PBST HSU dalam forum tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD HSU menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan distribusi solar bersubsidi demi kepentingan masyarakat. Namun demikian, DPRD menilai pembentukan pansus belum menjadi langkah yang efektif untuk saat ini karena memerlukan proses yang panjang.
Ketua DPRD HSU H. Fadilah, SM menegaskan bahwa DPRD terbuka menerima masukan dan laporan dari masyarakat, termasuk dari PBST HSU. Ia meminta agar poin-poin kesepakatan yang belum terealisasi dapat disampaikan secara rinci untuk kemudian diteruskan dan dibahas bersama pihak eksekutif.
“Kami siap mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Apa saja poin yang belum bergerak akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk dicari solusi bersama,” ujar H. Fadilah.
Senada dengan itu, Wakil Ketua I DPRD HSU Mawardi, SH., MM menyampaikan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui rapat lanjutan guna menyusun rekomendasi yang dapat menjadi dasar tindak lanjut terhadap berbagai persoalan distribusi solar bersubsidi.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti kondisi dua SPBU yang berada di kawasan perbatasan yang dinilai menjadi salah satu faktor munculnya persoalan distribusi. Menurut DPRD, keberadaan SPBU di wilayah HSU seharusnya mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat daerah sendiri.
Sebagai tindak lanjut, DPRD HSU menyepakati akan membawa seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan PB.
Reporter: Darma Setiawan
Editor: Hariyadi
