Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada awal 2026 menunjukkan tren yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan penerimaan perpajakan, hingga percepatan belanja pemerintah menjadi indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi di Banua masih bergerak positif.
Hal tersebut disampaikan dalam publikasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) yang digelar Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Selasa (26/5).
Memasuki Triwulan I 2026, ekonomi Kalimantan Selatan mampu tumbuh sebesar 5,67 persen (year on year/yoy). Dari sisi fiskal, realisasi Belanja Negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun, sebagai upaya menjaga layanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Di saat yang sama, kinerja APBD Kalimantan Selatan juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menunjukkan kondisi fiskal daerah yang relatif sehat untuk menopang pembangunan.
Di sektor perdagangan, Kalimantan Selatan masih membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$805,95 juta pada April 2026. Meski demikian, surplus mengalami perlambatan akibat pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding ekspor.
Nilai impor tercatat meningkat signifikan sebesar 46,06 persen (yoy) menjadi US$253,15 juta, dipengaruhi kenaikan impor komoditas minyak petroleum dan meningkatnya harga transaksi BBM diesel.
Sementara itu, stabilitas harga di daerah juga tetap terjaga. Inflasi tahunan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 3,67 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,75, melanjutkan tren perbaikan dibanding bulan sebelumnya.
Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi sebesar 3,96 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Kotabaru mencatat inflasi terendah sebesar 2,90 persen (yoy).
Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berperan penting menjaga stabilitas harga melalui penguatan distribusi dan pasokan pangan.
Di sisi penerimaan negara, Kalimantan Selatan mencatat perkembangan menggembirakan. Hingga akhir April 2026, Pendapatan Negara mencapai Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target, tumbuh 30,30 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 27,09 persen (yoy).
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan masih terjaga dengan baik.
Belanja daerah juga menunjukkan akselerasi. Hingga April 2026, realisasi belanja daerah mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu, tumbuh 10,86 persen (yoy) setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi.
Salah satu yang paling menonjol adalah peningkatan Belanja Modal yang melonjak 193,96 persen (yoy) menjadi Rp870,85 miliar.
Lonjakan tersebut mengindikasikan percepatan pelaksanaan proyek fisik dan infrastruktur seperti pembangunan jalan serta jaringan irigasi.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah terus menjadi penggerak pembangunan regional. Hingga akhir April 2026, realisasi TKD mencapai Rp6,68 triliun atau 36,78 persen dari total pagu Rp18,17 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp4,39 triliun atau sekitar 65,71 persen dari total realisasi TKD.
Dukungan terhadap pelaku usaha juga terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Hingga April 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp1,81 triliun atau 35,03 persen dari target Rp5,15 triliun, dengan total penerima manfaat sebanyak 24.811 debitur.
Mayoritas penyaluran dilakukan melalui skema konvensional sebesar Rp1,73 triliun, sementara pembiayaan berbasis syariah mencapai Rp70,24 miliar.
Penguatan sektor UMKM dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas basis perpajakan, meningkatkan formalitas usaha, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan serta pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.
Editor : Eddy Dharmawan
