Wartaniaga.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kualitas pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat gabungan panitia khusus (pansus) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat ini melibatkan seluruh pansus, mulai dari Pansus I bidang hukum dan pemerintahan, Pansus II bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III bidang pembangunan dan infrastruktur, hingga Pansus IV bidang kesejahteraan rakyat. Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan dan memperdalam rekomendasi agar lebih aplikatif dan berdampak nyata.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, yang memimpin rapat, menegaskan pentingnya merumuskan rekomendasi yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga konkret dan terukur. Salah satu pendekatan yang didorong adalah mencantumkan nama program secara spesifik dalam rekomendasi.
Menurut Kartoyo, langkah ini akan memudahkan tindak lanjut oleh pemerintah daerah, baik melalui perubahan anggaran maupun perencanaan program pada tahun berikutnya, dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
“Rekomendasi yang kita susun harus bisa langsung ditindaklanjuti dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ini bagian dari pengawasan dan pengabdian kita,” ujarnya.
Dalam rangka memperkuat substansi, rapat gabungan juga menghadirkan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Deddy Winarwan. Ia memaparkan materi terkait teknik penyusunan rekomendasi, alur pembahasan, hingga mekanisme tindak lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Paparan tersebut menjadi referensi penting bagi seluruh pansus dalam menyusun rekomendasi yang lebih tajam dan konstruktif. Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada solusi atas berbagai program yang perlu ditingkatkan, baik pada tahun berjalan maupun untuk perencanaan tahun mendatang.
Melalui forum ini, DPRD Kalsel berharap rekomendasi LKPj yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Editor; Aditya
Sumber: Humas
