Wartaniaga.com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan. Salah satunya melalui langkah strategis penambahan porsi kepemilikan saham pada kerja sama dengan PT Pelindo.
Saat ini, komposisi saham antara PT Bangun Banua dan PT Pelindo berada pada angka 60 persen untuk PT Bangun Banua dan 40 persen untuk PT Pelindo. Namun, setelah melalui proses negosiasi, disepakati adanya pembelian tambahan 10 persen saham dari pihak Pelindo.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, didampingi Direktur Utama PT Bangun Banua Afrizaldi serta Dirut PT Ambapers Zulfadli Gazali, bersama Direktur Utama PT Pelindo, Achmad Muchtasyar, di Jakarta, Senin (30/3).
Gubernur Muhidin menjelaskan, awalnya Pemprov Kalsel mengajukan peningkatan kepemilikan hingga 80 persen. Namun, pihak Pelindo menginginkan tetap memiliki porsi yang cukup agar masih memiliki hak suara dalam kerja sama tersebut.
“Dari hasil pembahasan, disepakati Pelindo melepas 10 persen sahamnya kepada kita. Ini langkah tengah agar kerja sama tetap berjalan baik,” ujar Muhidin.
Dengan tambahan tersebut, diharapkan posisi Kalsel semakin kuat dalam pengelolaan sektor pelabuhan, sekaligus membuka peluang peningkatan kontribusi terhadap PAD.
Muhidin juga menegaskan pentingnya pengelolaan dividen yang transparan dan adil. Ia tidak ingin pengelolaan keuntungan kembali terpusat sepenuhnya pada satu pihak seperti sebelumnya.
“Ke depan, pembagian hasil harus jelas. Tidak boleh lagi seluruh pendapatan dikelola satu pihak saja. Harus ada pembagian yang adil,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bangun Banua, Afrizaldi, menambahkan bahwa kesepakatan ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi sektor kepelabuhanan.
Selain peningkatan saham, kerja sama juga akan diperluas, termasuk dengan PT Ambapers dalam kegiatan pengerukan alur pelayaran. Potensi ini bahkan bisa dikembangkan ke daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kalimantan Selatan.
“Dengan tambahan 10 persen saham ini, peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah semakin terbuka. Ini akan berdampak positif terhadap APBD Kalimantan Selatan,” jelas Afrizaldi.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi titik awal penguatan ekonomi daerah berbasis sektor pelabuhan, sekaligus mendorong kemandirian fiskal Kalimantan Selatan di masa mendatang.
Editor : Eddy Dharmawan
