Wartaniaga.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kotabaru mulai menancap gas untuk memperkuat sektor agraris di awal tahun ini.
Tak sekadar menjaga stabilitas harga di pasar, program perluasan lahan produktif kini diposisikan sebagai benteng utama menghadapi ancaman alih fungsi lahan yang kian masif pada Kamis, 22 Januari 2026.
Sepanjang tahun lalu, program cetak sawah menjadi motor penggerak utama.
Kepala DKPP Kotabaru, Sarwani, mengungkapkan bahwa progres pengembangan lahan menunjukkan tren positif berkat sinergi antara pemerintah daerah, pusat, hingga TNI.
“Tahap pertama seluas 341 hektare di Pulau Laut Timur sudah tuntas dan memasuki masa tanam. Sekarang kami fokus pada tahap kedua seluas 630 hektare di Kelumpang Utara dan Pamukan Selatan,” ujar Sarwani.
Selain mencetak sawah baru, DKPP tengah menggarap Optimasi Lahan (Oplah) seluas 305 hektare di Kelumpang Tengah dan Kelumpang Utara.
Meski secara teknis dikomandoi oleh Kodim dan PPK Provinsi, Sarwani memastikan petani lokal tetap menjadi penerima manfaat utama.
Langkah ini merupakan strategi jangka panjang agar Kotabaru tidak terperosok dalam defisit beras.
Terlebih, daerah kini dituntut mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis melalui pasokan komoditas lokal seperti beras, cabai, hingga produk peternakan.
“Kami ingin memastikan lahan pertanian tetap terjaga, jangan sampai kalah oleh ekspansi tambang atau pemukiman,” tegas Sarwani.
Menyadari peliknya masalah regenerasi petani, DKPP membentuk Brigade Pangan yang diisi oleh kaum milenial.
Para pemuda ini tak hanya dibekali alat mesin pertanian (alsintan) modern, tetapi juga didorong untuk bertransformasi menjadi wirausahawan di desa sendiri.
Menatap kalender 2026, DKPP telah menyiapkan ancang-ancang besar.
Usulan rehabilitasi sawah seluas 700 hektare diajukan untuk menghidupkan kembali lahan-lahan tidur yang terbengkalai.
Sektor peternakan pun turut digenjot demi memangkas ketergantungan pasokan daging dan telur dari luar daerah.
Di sisi lain, Sarwani juga menyentil sektor perkebunan. Ia mendesak perusahaan sawit di Kotabaru agar lebih transparan dalam memberikan dampak bagi warga sekitar, baik melalui pola plasma maupun optimalisasi dana CSR.
“Perusahaan besar harus bersinergi. Koordinasi harus lebih terbuka agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” pungkasnya.
Reporter: Anaq.
Editor: Hariyadi
