DPRD HSU Gelar Paripurna Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

Sekda HSU, Adi Lesmana saat berada di DPRD HSU

Wartaniaga.com, Amuntai – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara(HSU) menggelar Rapat Paripurna agenda penyampaian jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang Rapat Paripurna Lt.II Amuntai, Senin (10/7).

Pj.Bupati HSU melalui Sekretaris Daerah HSU H.Adi Lesmana.S.Sos, M.SI menjelaskan dengan diberlakukannya Raperda ini nantinya agar pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Pajak dan Retribusi akan semakin meningkat.

Untuk itu, lanjutnya pemkab HSU akan melakukan kiat-kiat khusus dari SKPD tekhnis, sehingga program intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi berjalan dengan sebaik-baiknya.

” Menanggapi hal pemberlakuan tarif pajak dan retribusi,dalam penerapannya kita akan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat,sehingga tidak akan memberatkan,” ujar Adi Lesmana.
Menurutnya, sebelum diberlakukannya pemkab HSU akan meminta kepada SKPD tekhnis agar dilakukan sosialisasi.

” Terkait perbedaan Raperda ini dengan Perda-perda pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya bahwa secara substansi memang tidak banyak mengalami perbedaan,hanya beberapa objek pajak berubah nama dan ditambah dengan 2 jenis pajak baru,” paparnya.

Begitu pula dengan objek retribusi, ujar mantan Kabag Humas, IMB berubah nama menjadi PBG dan beberapa objek retribusi lainnya dihapus, perubahan ini sebagai akibat dari re-strukturisasi dan re-klasifikasi yang diatur dalam undang-undang no 1 tahun 2022.

“Mengenai pemungutan sarang burung walet menggunakan sistem self assesment,yakni memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri,melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang,” tambahnya.

Meski demikian, Adi mengaku kesadaran wajib pajak di HSU sampai saat ini masih perlu dilakukan pembinaan.

Terkait dengan parkir di rest area Muara Tapus, Adi Lesmana, mengatakan di halaman Rumah Makan Kalijo telah dilakukan pemungutan parkir dengan hasil Rp.500 ribu perbulan dan untuk di luar area halaman Kalijo masih belum dilakukan karena belum ada regulasinya.

Di sisi lain, saran fraksi dewan agar pemerintah daerah membangun usaha produksi pakan ikan maka pemerintah daerah mengacu pada Permen Kelautan dan Perikanan No.4 tahun 2023 yang diperlukan kajian, diantataranya penilaian potensi ketersediaan bahan baku pembuatan pakan ikan.

“Untuk saat ini kita baru bisa menggalakkan pembuatan pakan alami melalui program pakan mandiri dan pembudidayaan magot yang sangat bagus untuk perkembangan ikan lokal.Sedangkan dalam hal pembangunan laboratorium kesehatan ikan,pemerintah daerah harus mampu memenuhi standar prasarana,sarana, sumberdaya manusia dan metode pengujian yang ditentukan dalam peraturan Menteri,”jelas Sekda.

Reporter : Darma Setiawan
Editor : Aditya

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60