Wartaniaga.com, Banjarmasin- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) kembali mengusulkan pengadaan mobil dinas untuk 3 (tiga) unsur wakil pimpinan dewan.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, Suripno Sumas pengadaan pada anggaran murni tahun 2021 tidak ada pengajuan mobil dinas, akan tetapi diganti dengan uang transportasi.
“Dapat uang transportasi, sama seperti anggota dewan yang tidak memiliki mobil,” jelasnya, senin (23/8).
Ia menjelaskan hal tersebut berjalan hanya beberapa bulan saja, mengingat tidak terdapat landasan hukum yang tertulis.
“Tidak ada landasan hukum yang tertulis, baik daru Kementerian Dalam Negeri maupun BPK,” ucapnya.
Lanjut, sehingga hal tersebut mengakibatkan Sekretariat Dewan Kalsel tidak berani mencairkan anggaran dana.
“Lebih dari 5 Bulan, unsur Wakil Pimpinan Dewan tidak dibayarkan uang transport,” katanya.
Dengan pertimbangan yang telah dilakukan, pihaknya mengusulkan kembali untuk pengadaan mob dinas unsur wakil pimpinan.
“Terlepas cair atau tidak cair, bisa atau tidak bisa. Maka dianggaran perubahan diusulkan kembali,” bebernya.
Sehingga ketergantungan uang transportasi yang belum bisa terbayarkan akan teratasi dengan pembelian mobil dinas.
Sementara wakil ketua DPRD Kalsel M Syarifuddin menceritakan sejak Oktober 2020 lalu, dirinya sudah tidak menggunakan mobil dinas.
“Momentumnya belum pas, entah kami kurang mujur atau memang keberuntungan sedang tidak berpihak,” ujarnya.
Pada masa pandemi kini sebutnya pembelian mobil dinas harus dipertimbangkan kembali. Terlebih mengingat kondisi masyarakat kini yang juga sedang terpuruk ekonominya.
“Mohon pertimbangannya, kondisinya saat ini sedang tidak memungkinkan,” katanya.
Dirnya juga khawatir hal tersebut akan menjadi polemik bagi DPRD dan Pemprov Kalsel, tapi kalau Sekwan atau Pemprov Kalsel tetap mau mengadakan dipersilahkan.
“Silakan tidak apa-apa, tanggungjawab sendiri,” tambahnya.
Ia juga sudah mengembalikan uang transportasi pengganti mobil dinas yang diberikan kepadanya karena tidak ada landasan hukum.
“Nominalnya saya tidak tahu, karena saya tidak menerima, saya sudah mengembalikan, silakan tanya ke sekwan nominal per bulannya,” jelasnya.
Belanja pemerintah di masa Pandemi kini harapnya lebih diprioritaskan untuk hal yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan jika memang wakil ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin tidak berkenan untuk pengadaan mobil dinas baru maka pihaknya akan mempertimbangkan kembali usulan tersebut.
“Sebenarnya anggarannya itu sudah kita siapkan tapi jika wakil ketua tidak menginginkan karena situasi pandemi saat ini maka maka itu bisa kita tunda,” jelasnya.
Tidak berkenannya wakil ketua DPRD Kalsel untuk pengadaan mobil dinas dan memilih anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid 19 menurut Roy adalah kebesaran hati wakil ketua DPRD Kalsel.
Editor: Aditya
