Wartaniaga.com, Banjarmasin- Kucuran anggaran yang begitu besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berbanding terbalik dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dipengaruhi.
Menurut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, kucuran dana awal pandemi hingga sekarang, SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terhadap pelayanan masyarakat banyak yang tidak terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“SPM ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, hal ini sudah semestinya menjadi perhatian,” ucapnya, Senin (26/7).
Ia mengatakan, SPM dibuat oleh Kementerian Kesehatan tentunya berdasarkan hasil penelitian para ahli, bahwa disuatu daerah harus menyiapkan sarana prasarana.
“Agar derajat kesehatan masyarakat minimal terpenuhi,” ujarnya.
Lanjutnya, apabila yang minimalnya saja tidak terpenuhi, mau seperti apalagi pelayanan yang diberikan.
Dirinya mencontohkan, SPM yang tidak terpenuhi meliputi belum apanya ambulans keliling atau rawat inap keliling.
“Kita kan banyak sungai, semestinya ada kapal ambulans sungai yang mampu menampung 3 atau 4 tempat tidur,” bebernya.
Selain itu, mobil ambulans sendiripun masih mengalami kekurangan. Adapun rincian SPM lain masih ada yang perlu lebih diperhatikan.
Editor: Aditya
