Direktur BLF : Kenaikan Tarif Meter PDAM tak Jelas Urgensinya

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Kebijakan yang diambil PDAM Bandarmasih terkait kenaikan sewa meter tidak jelas urgensinya dan sangat kontradiksi. Demikian dikatakan Direktur Borneo Law Firm ( BLF), Muhammad Pazri SH MH menanggapi langkah yang ditempuh perusahaan milik pemkot Banjarmasin itu.

Menurutnya, perlu diingat saat ini masa pandemi covid-19 dimana ekonomi masih sulit, sangat tidak tepat ada kebijakan kenaikan tarif sewa meter yang membebankan pelanggan atau masyarakat.

” Secara tegas saya meminta untuk tidak dilaksanakan kebijakan kenaikan sewa meter pelanggan dengan alasan apapun,” ungkapnya, Sabtu (3/7).

Perlu diingat, tambahnya sebelumnya tarif pukul rata 10 kubik diturunkan dan sekarang ada kenaikan sewa meter.

” Seharusnya PDAM Bandarmasih dapat melihat daerah lain seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDQAM) Tirta Projotamansari Bantul yang turut peduli pada pelanggannya yang terkena dampak pandemi Covid-19. Selain membagikan sembako, perusahaan pelat merah itu  melakukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran dan pengurangan pembayaran sebesar 10-30%,” papar Pazri seraya menambahkan di Banjarmasin malah sebaliknya naik tidak pro rakyat.

BACA JUGA:  Paman Birin Kembali Pimpin Golkar Kalsel

Ditambahkannya selama ini saja pelayanan PDAM tidak optimal. Dari dulu sampai sekarang, sangat banyak pelanggan mengeluh baik langsung dan melalui medsos, airnya ke rumah-rumah mampet-pet tidak jalan,airnya tidak bisa diminum.

“Sering setiap macet air tidak ada pemberitahuan dan konpensasi, hal tersebut jelas membuat rugi pelanggan selaku konsumen, alasan PDAM selalu dengan dugaan pemeliharaan, ada kebocoran dan lainnya. Kita bisa lihat sepanjang Januari 2021 sekarang sangat sering air macet, air keruh, bisa dilihat pemberitahuanya di laman medsos FB dan IG PDAM, dan kalau diamati polanya sama dari tahun ketahun,” bebernya.

Padahal, kata Pazri, bersadarkan Pasal 4 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Hak Hak Konsumen:
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

BACA JUGA:  Covid-19 di Kota Banjarmasin Kembali Naik

” Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ini adalah salah satu isinya,” ujarnya.

Jadi jelas sebagai konsumen ini dilindungi Undang-Undang dan hak mereka bisa menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang No 8 Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

” Saya sangat berharap ini jadi pertimbangan penting kepada Walikota Banjarmasin yang baru dilantik & DPRD Kota Banjarmasin memiliki fungsi pengawasan untuk mencabut, membatalkan SK Direksi kenaikan meter tersebut karena sangat tidak tepat,” harap Pazri.

Ia menegaskan apabila tetap dilanjutkan pihaknya akan melakukan langkah hukum.

” Kami akan mengirimkan surat keberatan, banding administrasi sesuai Undang-Undang Pemerintahan dan sampai Gugatan, Laporkan Ke Ombudsman, setalah kami Borneo Law Firm menerima Kuasa dari Masyarakat/Konsumen PDAM sebagai legal standing,” tegasnya.

BACA JUGA:  DPRD Banjarmasin Setujui LKPJ  APBD 2019 Kota Banjarmasin

Untuk diketahui, berdasakan SK Direksi Nomor: PDAM.59/KPTS/VII/2021, PDAM Bandarmasin memutuskan kenaikan tarif sewa meter mengalami kenaikan, dengan jumlah variasi tergantung klasifikasi dan golongan pelanggan,kenaikan kisaran 50 hingga 100 persen.

Editor : Edi Dharmawan

L

Pos terkait