DHC 45 Prakarsai Renovasi Monumen Munggu Raya

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Kandangan-Sebuah bukit kecil bernama Munggu Raya, di desa Sungai Raya Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), jadi saksi bisu sejarah besar politik kekuasaan di tanah Kalimantan pada tahun 1949. Lokasi ini ditandai dengan sebuah tugu sederhana dan akan segera direnovasi tahun 2021 ini.

Perjuangan rakyat Kalimantan dipimpin Brigjend H Hasan Basry, berbuntut dibacakannya Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV pada 17 Mei 1949. Proklamasi dilakukan di Kampung Niih, yang sekarang ini menjadi wilayah administrasi Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado.

Pemberontakan (perjuangan, red) yang didukung rakyat kala itu, membuat pihak pemerintahan kolonial Belanda menjadi terdesak.

Pihak Pemerintahan kolonial Belanda terpaksa mengikuti perundingan, dengan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, yang baru memproklamirkan kekuasaan wilayah itu.

BACA JUGA:  Bupati Sukamta Buka Muscab Kwarcab Pramuka Tanah Laut

Perundingan dilakukan tanggal 2 September 1949, di sebuah wilayah bernama Munggu Raya. Membahas tentang klaim kekuasaan wilayah dari kedua pihak.

Lokasi itu, sekarang ini merupakan wilayah administrasi Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya.

Komisi Tiga Negara hadir sebagai penengah, dalam perundingan antara Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV melawan pemerintahan kolonial Belanda tersebut.

Komisi Tiga Negara adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 26 Agustus 1947, untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda.

Anggota komisi itu terdiri Negara Amerika Serikat yang ditunjuk kedua pihak, Negara Australia yang ditunjuk pihak Indonesia, dan Negara Belgia yang ditunjuk pihak Belanda.

BACA JUGA:  Bupati Wahid Hadiri Pengajian Guru Bakhiet

“Saat itu dari pihak Indonesia, bahkan turut hadir Jenderal Soeharjo. Sedangkan pihak Gubernur Tentara ALRI diwakili Brigjend H Hasan Basry,” sebut Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad yang merupakan Ketua Dewan Harian Cabang (DHC) 45 HSS.

Hasil perundingan itu terang Syamsuri, melahirkan perjanjian kesepakatan antara Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan Belanda.

Jenderal Mayor Suharjo atas nama pemerintah Indonesia, mengakui ALRI Divisi IV sebagai Angkatan Perang Indonesia.

Setelah beberapa kali pertemuan lagi, pada 16/17 Oktober 1949 menghasilkan kesepakatan, penghentian permusuhan secara resmi di Kalimantan.

Syamsuri Arsyad berujar, saat ini masyarakat secara luas lebih mengenal peristiwa proklamasi 17 Mei 1949. Padahal terangnya, pasca peristiwa itu ada kelanjutannya, yakni peristiwa 2 September 1949 itu.

L

Pos terkait